MediaMerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah merampungkan forum gelar perkara (ekspose) menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan di wilayah Sumatera Selatan pada Senin (8/6/2026).
Berdasarkan hasil forum tersebut, lembaga antirasuah resmi menaikkan status hukum perkara dugaan rasuah pada proyek pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim ke tahapan penyidikan.
Sejalan bersama naiknya status perkara, penyidik KPK juga langsung menetapkan sejumlah oknum yang terjaring sebagai tersangka. Salah satu pihak yang terjerat dalam lingkaran kasus ini merupakan Bupati Muara Enim, Edison.
“Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan, demi lalu menetapkan para pihak sebagai tersangkanya,” jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media pada Selasa (9/6/2026).
Budi memaparkan makin detail bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada kepala daerah tersebut berkaitan bersama penyalahgunaan wewenang dalam memuluskan proyek-proyek tertentu.
“Dalam perkara ini, dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait bersama pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim,” tambahnya.
Hingga pada saat ini, mayoritas pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut telah dievakuasi ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan guna menjalani pemeriksaan intensif.
Kendati demikian, Bupati Edison dilaporkan masih belum tiba di markas komisi antirasuah pada saat informasi ini dihimpun. Berdasarkan jadwal manifes pemberangkatan, ia direncanakan mendarat dan digiring ke Gedung Merah Putih pada pagi pada hari ini.
Catatan Kelam: Operasi Tangkap Tangan ke-12 Sepanjang Tahun 2026
Penindakan di Muara Enim ini menambah panjang daftar operasi senyap yang dilakukan lembaga pelat merah tersebut. Kasus ini sekaligus menandai OTT ke-12 yang sukses dieksekusi KPK sepanjang kalender tahun 2026.
Berikut merupakan kilas balik rekam jejak 11 operasi tangkap tangan KPK semasih belumnya yang sukses menjaring berbagai klaster aparatur negara publik dan penegak hukum selama tahun 2026:
- Sektor Perpajakan Pusat: Kasus pembuka tahun 2026 yang membongkar dugaan tindak pidana korupsi terkait mafia pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Keaparatur negara kementerianan Keuangan demi periode tahun anggaran 2021-2026.
- OTT Wali Kota Madiun: Penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, atas dugaan tindak pidana pemerasan bermodus setoran komisi (fee) proyek infrastruktur serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan gratifikasi.
- OTT Bupati Pati: Penjeratan Bupati Pati, Sudewo, yang diduga menjalankan praktik pemerasan massal yang menyasar para calon perangkat desa di wilayahnya.
- OTT Restitusi Pajak Banjarmasin: Operasi paralel pertama yang membongkar skandal korupsi terkait pengurusan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- OTT Bea Cukai: Penindakan yang berjalan simultan bersama kasus Banjarmasin, menyasar dugaan praktik rasuah pada jalur importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Korupsi di Sektor Peradilan: Penangkapan dua pimpinan pengadilan sekaligus, yakni Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, atas dugaan penerimaan suap pengurusan perkara sengketa tanah.
- OTT Bupati Pekalongan: Penjaringan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jasa tenaga alih daya (outsourcing) serta pengadaan sarana lainnya di Pemkab Pekalongan TA 2023-2026.
- Kasus Ijon Proyek Rejang Lebong: Penangkapan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobar (MFT), yang diduga menyambut baik hadiah atau janji uang ijon proyek dari kontraktor di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu.
- Kasus Pungutan THR Cilacap: Operasi senyap bermodus pemerasan bersama dalih pengumpulan dana Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, yang menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono (SAD) sebagai tersangka.
- OTT Bupati Tulungagung: Penangkapan terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada April lalu atas dugaan pemerasan serta penerimaan dana ilegal lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung periode 2025-2026.
- Skandal Imigrasi Jakarta Barat: Operasi ke-11 yang menyasar Kantor Imigrasi Jakarta Barat atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Kasus kakap ini turut menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat sekitaran (Wamen Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
