MediaMerdeka.com – Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyebutkan klaim pertumbuhan ekonomi pihak pemerintah tak didukung oleh kondisi kesehateraan masyarakat sekitar.
Teuku menyebutkan klaim pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada Triwulan I 2026 dari pihak pemerintah dibuat ketika data memperlihatkan daya beli masyarakat sekitar semakin lemah dan jumlah kelas menengah semakin berkurang lantaran sejumlah masyarakat sekitar yang turun ke kelas bawah.
Di sisi lain, klaim pertumbuhan ekonomi juga dibuat di saat modal atau investasi ramai-ramai keluar dari Indonesia. Hal ini memantik pertanyaan soal kredibilitas pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Contoh bila kita lihat Vietnam, Bangladesh, Maroko, Polandia itu di estimate 3 persen tiba-tiba tumbuh 3,5 dan dianggap kredibel biasanya langsung terjadi capital inflow. Artinya apa? Artinya, ekonominya perform makin baik dan dipercaya,” kata Riefky pada diskusi bertajuk ‘5,61% Tumbuh tapi Rapuh’ yang digelar di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
“Itu bukan yang terjadi di Indonesia. Kita umumkan 5,61 persen yang terjadi merupakan capital outflow,” kritik Teuku.
Dijelaskannya bersama terjadi capital outflow memperlihatkan pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu para analis juga akan meragukan data yang dipaparkan pihak pemerintah.
“Implikasinya apa? Implikasinya merupakan isu kredibilitas. Kredibilitas ini kosnya mahal, dibangun lama. Kalau ini tidak dijaga, dapat dihancurkan secara cepat,” kata Riefky.
Riefky lalu membandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di era Prabowo bersama di era kepala negara semasih belumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Pada kurun waktu 2009–2016, PDB tumbuh di kisaran 5,6 persen diikuti oleh kenaikan upah riil (daya beli) sebesar 6,3 persen, berakibat dampaknya dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar.
Sebaliknya, pada periode 2017–2025, walau pertumbuhan pertumbuhan PDB dilaporkan bertahan di angka 5 persen, pertumbuhan upah riil merosot hingga cuma sisa 2 persen.
“Iya kita tumbuh 5 persen tapi ternyata enggak dinikmati seuntukan besar masyarakat sekitar Indonesia. Di mana daya belinya tumbuh cuma 2 persen. Nah ini yang menciptakan, barangkali kenapa atau kira-kira menerangkan, kenapa kita tumbuh tapi masyarakat sekitar merasa hidupnya enggak makin sejahtera,” jelas Riefky
Dijelaskannya, tidak berkualitasnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan berkurangnya jumlah kelas menengah secara signifikan. Data memperlihatkan kelompok kelas menengah menyusut dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta orang pada 2025.
Penyusutan tersebut dinilai mengkhawatirkan lantaran kelas menengah merupakan motor utama konsumsi penggerak ekonomi, penyumbang penerimaan pajak terbesar, sekaligus kelompok masyarakat sekitar berpendidikan. Jika kelas menengah menurun, maka penerimaan pajak juga akan merosot.
Untuk itu Riefky menekankan perlunya evaluasi riil di lapangan. Dia menegaskan berapapun angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis secara resmi, indikator yang wajib dilihat merupakan kondisi riil dari dari masyarakat sekitar.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
