MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji bakal mengawasi kinerja PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), badan ekspor baru yang resmi dibentuk Pemerintah.
Menkeu Purbaya mengklaim bila pengawasan PT DSI selaku lembaga ‘satu pintu’ ekspor mudah dilakukan apabila nantinya ada penyelewengan.
“Pengawasannya gampang. Kita awasi saja pegawai DSI-nya. Kalau dia tiba-tiba kaya, kita pecat, gitu saja. Berarti dia terima duit. Kan telah satu pintu, di sana telah jelas, di sini telah jelas,” katanya dalam acara Jogja Financial Festival, dikutip dari YouTube Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), MInggu (24/5/2026).
Bendahara Negara menyebut bila Pemerintah bakal melibatkan Keaparatur negara kementerianan Keuangan maupun keaparatur negara kementerianan lembaga (K/L) lain demi mengawasi PT DSI.
“Jadi nanti barangkali dari Keuangan dan lembaga-lembaga negara lain akan menaruh perwakilan di DSI itu. Supaya jalannya sesuai bersama yang didesain,” lanjutnya.
Menkeu Purbaya juga bercerita bila pembentukan PT DSI muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto memperoleh sejumlah laporan soal under invoicing atau manipulasi harga barang dari harga asli dalam kegiatan ekspor.
Ia menyebut sejumlah pengusaha Indonesia menjalankan under invoicing, khususnya di komoditas Crude Palm Oil (CPO atau minyak kelapa sawit mentah) hingga batu bara. Manipulasi yang dilakukan mengawali dari harga hingga volume yang makin rendah.
“Jadi mereka boleh dibilang seuntukan diselundupkan lah,” katanya dalam acara Jogja Financial Festival, dikutip dari kanal YouTube Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Minggu (24/5/2026).
Prabowo lalu mengimbaunya demi memeriksa kasus under invoicing. Usai memeriksa 10 korporasi CPO terbesar di Indonesia, Purbaya menemukan manipulasi itu dilakukan dari Singapura, semasih belum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat.
Cara kerjanya, pengusaha itu tak langsung mengirim CPO ke AS, tapi ditujukan dulu ke korporasi perantara yang ada di Singapura. Lewat korporasi yang juga dimiliki pengusaha itu, mereka mencantumkan perbedaan harga antara yang dikirim dari Indonesia ke Singapura dan Singapura ke AS.
“Harganya di sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi bila saya sebagai Menteri Keuangan saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya. Devisa juga makin sedikit. Devisa juga makin sedikit dan diparkir ke luar negeri,” beber dia.
Purbaya lalu mengusulkan ke Prabowo demi memperketat pengawasan di lapangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Hanya saja Presiden menilai itu masih belum cukup.
“Bea Cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya telah kita beresin saja sekalian. Kita buat satu lembaga atau badan ekspor namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia. Di mana seluruh pengekspor nanti cuma dapat lewat situ. Jadi yang jual cuma DSI itu ke pasar-pasar dunia,” paparnya.
Lebih lanjut Purbaya menilai bila pembentukan DSI dapat mencegah kasus under invoicing yang selama ini terjadi. Dengan begitu Penerimaan Negara dari pajak maupun bea keluar bakal makin sejumlah.
More Read
“Dan yang teramat penting merupakan barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Jadi nanti untungnya juga dipakai demi membangun ekonomi kita. Jadi bersama itu saya harapkan uang saya makin sejumlah, dan uangnya dapat dipakai demi menolong program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program-program pembangunan daerah,” jelas Purbaya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
