MediaMerdeka.com – Pemerintah secara resmi telah mengundangkan paket regulasi terbaru yang mengatur tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau industri e-commerce.
Langkah hukum ini diambil demi memperbarui lanskap niaga digital nasional, bersama mengangkut serangkaian mandat baru yang berfokus pada penguatan proteksi terhadap komoditas domestik, peningkatan transparansi tata kelola platform, hingga pembatasan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam aktivitas pemasaran.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, mengonfirmasi bahwa seluruh kebijakan operasional baru tersebut telah dihimpun ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026. Regulasi ini berstatus sebagai amendemen atau perubahan atas aturan PMSE yang berlaku semasih belumnya.
Budi menerangkan bahwa pembaharuan hukum ini dirancang secara komprehensif demi mengonfirmasi terciptanya ekosistem perdagangan digital yang jauh makin sehat, adil, dan seimbang untuk seluruh elemen yang terlibat—baik tersangka usaha lokal, korporasi penyedia platform belanja, maupun hak-hak masyarakat sekitar selaku konsumen akhir.
“Sudah diterbitkan Permendag nomor 19 tahun 2026, ya. Ini Permendag perubahan,” kata Budi saat menyerahkan keterangan pers di Kantor Keaparatur negara kementerianan Perdagangan, Senin (8/6/2026).
Dalam memetakan tata laksana regulasi ini, keaparatur negara kementerianan memuntuk arsitektur e-commerce ke dalam tiga pilar utama: para produsen atau penjual (seller), korporasi penyedia platform digital penunjang niaga, serta masyarakat sekitar selaku pembeli.
“Bagaimana kita mengonfirmasi ketiganya itu berjalan bersama baik, ekosistem e-commerce berjalan bersama baik, berakibat hak dan kewajiban masing-masing tadi eh, dapat terpenuhi,” imbuhnya.
Berdasarkan naskah draf Permendag terbaru tersebut, Keaparatur negara kementerianan Perdagangan menggarisbawahi lima poin fundamental yang menjadi esensi pengetatan aturan di ruang digital:
- Proteksi Komoditas Domestik: Mempertegas keberpihakan negara terhadap produk-produk buatan dalam negeri, sekaligus mewajibkan platform demi memprioritaskan etalase promosi untuk produk lokal agar mendominasi konsumsi pasar domestik.
- Keterbukaan Algoritma dan Operasional: Menuntut transparansi penuh dari manajemen platform digital demi menciptakan iklim kompetisi perdagangan elektronik yang terbuka, jujur, dan bebas dari praktik monopoli terselubung.
- Standarisasi Hukum Penjual: Memperketat aspek legalitas, validitas data, dan perizinan berusaha untuk setiap tersangka usaha yang berniat menjajakan barang dagangannya lewat aplikasi digital.
- Penguatan Hak Konsumen: Memberikan garansi perlindungan hukum yang makin kuat untuk pemenuhan hak-hak pembeli dalam setiap model transaksi daring, termasuk mitigasi risiko penipuan dan sengketa transaksi.
- Regulasi Iklan Berbasis AI: Mengatur standarisasi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam strategi promosi secara bertanggung jawab, guna mencegah manipulasi psikologis pasar atau penyebaran informasi yang menyesatkan.
Jajaran eksekutif Keaparatur negara kementerianan Perdagangan mengumumkan bahwa pihaknya telah menyambut baik dokumen pernyataan resmi dari dua raksasa platform e-commerce terbesar yang beroperasi di pasar Indonesia. Surat tersebut memuat komitmen tertulis kepatuhan mereka demi menyelaraskan sistem operasionalnya bersama aturan baru pihak pemerintah.
“Nah lalu, dari dua platform e-commerce, ya, telah menyampaikan surat, terkait rencana aksi ke depan, ya, berkaitan bersama Permendag yang baru,” papar Budi Santoso.
Dalam lembar rencana aksi tersebut, para pengelola platform digital berjanji akan merombak transparansi struktur biaya administrasi (merchant fee) yang dibebankan kepada para mitra penjual.
Selain itu, mereka berkomitmen demi memprioritaskan penempatan produk lokal pada algoritma pencarian utama, serta menyusun program insentif khusus untuk para tersangka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanah air.
Bentuk dukungan untuk para tersangka usaha kecil tersebut mencakup pemberian diskon potongan biaya layanan usaha (fee relief) serta komitmen demi menjaga ekuitas kebijakan agar tidak menekan margin keuntungan pedagang lokal.
Pihak korporasi digital juga menegaskan kesiapannya demi terus membuka ruang koordinasi bersama pihak pemerintah dalam memantau efektivitas implementasi regulasi ini secara berkala di lapangan.
“Ini yang disampaikan oleh e-commerce, ya. Artinya komitmen bersama demi implementasi Permendag nomor 19,” pungkas Mendag.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
