MediaMerdeka.com – Masuknya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, ke dalam Kabinet Merah Putih memunculkan pertanyaan di kalangan pekerja. Akankah gerakan buruh tetap turun ke jalan setelah salah satu tokoh utamanya berada di lingkar kekuasaan?
Said Iqbal menegaskan keberadaannya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh tidak akan menghilangkan hak buruh demi menyampaikan aspirasi, termasuk melalui demonstrasi.
“Demonstrasi, sebagaimana Presiden berulang ulang sampaikan, itu merupakan hak konstitusi diatur dalam undang-undang. Siapa saja yang lakukan demonstrasi, baik KSPI dan serikat buruh lain wajib sesuai bersama prosedur di undang-undang,” kata Said usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Said, isu yang teramat kerap diperjuangkan buruh dalam aksi demonstrasi merupakan soal upah.
Karena itu, ia menginginkan kehadirannya di dalam pihak pemerintahan dapat menjadi saluran demi menyampaikan aspirasi pekerja langsung kepada Presiden Prabowo Subianto semasih belum persoalan berkembang menjadi gejolak di lapangan.
“Mudah-mudahan bersama saya masuk ke dalam penasihat khusus kepala negara ini, semasih belum itu terjadi kami akan buat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Pilih Berjuang Dalam Pemerintahan
Said menyebutkan keputusannya menyambut baik jabatan di pihak pemerintahan telah melalui diskusi panjang bersama KSPI dan berbagai kelompok buruh lainnya.
Ia mengaku memilih memperjuangkan kepentingan pekerja dari dalam pihak pemerintahan lantaran menyaksikan adanya kesamaan visi bersama Presiden Prabowo terkait keberpihakan kepada kelompok masyarakat sekitar kecil.
“Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami demi bersama-sama beliau menyerahkan masukan, menjaga keseimbangan,” katanya.
Dalam kapasitas barunya, Said mengaku akan aktif menyerahkan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak.
Meski kini menjadi untukan dari pihak pemerintahan, ia juga mengonfirmasi tidak akan kehilangan sikap kritis terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga wajib menyerahkan keseimbangan terhadap apa apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu aja,” ungkapnya.
Said juga mengungkap agenda utama yang dititipkan kelompok buruh kepadanya setelah masuk ke pihak pemerintahan, yakni mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
More Read
“RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan. Nanti kita bicara lagi ya, saya mau ditunggu di dalam,” tutupnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
