Next Post

Menko Hadi mMnta Kementerian ATR/BPN Perkuat Pengamanan Data

mediamerdeka.com/Rabu, 3 Juli 2024
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto di kantor BSSN, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024) ANTARA/HO-Humas Menko Polhukam/am.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto di kantor BSSN, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024) ANTARA/HO-Humas Menko Polhukam/am.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu instansi yang harus memperkuat pertahanan dan pengamanan data.

Hal tersebut dikarenakan Kementerian ATR/BPN memilik data tentang sertifikat lahan serta identitas warga yang memiliki lahan tersebut.

“Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR/BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia,” kata Hadi saat meninjau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ragunan, Jakarta Selatan, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa.

Menurut Hadi, ragam upaya penguat perlu dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan tanah itu, salah satunya yakni memperkuat Computer Security Incident Response Team (CISRT) di instansi ATR/BPN.

Untuk diketahui, CIRST adalah tim yang menyediakan pelayanan berupa keamanan, pemantauan dan bertanggung jawab atas aktivitas siber jika terjadi insiden di sebuah instansi atau daerah.

Tim ini diharapkan Hadi menjadi garda utama yang bersiaga dalam melindungi dan memperkuat pengamanan data di Kementerian ATR/BPN.

“CISRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CISRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respon, dan siap untuk menangani permasalahan siber,” kata Hadi.

Tidak hanya kepada CIRST, mantan Menteri ATR/BPN itu juga meminta kepada BSSN sebagai pemegang kendali utama pengawasan data di Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) 2 untuk mengantisipasi setiap aktivitas siber yang dianggap mengancam data nasional.

Dengan upaya tersebut, dia berharap Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu instansi yang memiliki sistem pengamanan data yang tangguh.

“Ini semua kepemilikan tanah ada di ATR/BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus dan kita harus menjaga hak rakyat,” tegas Hadi. (Walda Marison/Budi Suyanto)

sumber: antara

Buka mata