MediaMerdeka.com – Dua tahun pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat penguatan sektor pangan nasional melalui peningkatan produksi dan cadangan pangan. Tetapi di saat yang sama, harga pangan Indonesia masih mahal.
Peneliti CORE Indonesia Eliza Mardian menyebutkan pihak pemerintahan Prabowo sukses mempertahankan prestasi di produksi dan cadangan pangan. Namun keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen masih lemah.
“Dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran mencatatkan capaian penting di sisi produksi dan cadangan pangan,” kata Eliza di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Eliza menerangkan produksi beras 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dari tahun semasih belumnya. Pada 2026, kinerja produksi masih relatif kuat meskipun menyikapi tekanan cuaca bagaikan El Nino.
Berdasarkan data BPS, produksi beras Januari–Agustus 2026 naik tipis 0,07 persen secara tahunan, sementara Proyeksi neraca pangan Bapanas demi seluruh 2026 memperkirakan produksi beras sekitar 34,76 juta ton, di atas kebutuhan konsumsi nasional sekitar 31,2 juta ton, berakibat masih surplus
Pemerintah mengeklaim delapan komoditas yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit telah mencapai swasembada berdasarkan proyeksi neraca 2026.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog berada di kisaran 4,5–4,56 juta ton pada Oktober 2026, sementara pengadaan gabah/beras dalam negeri Bulog telah melampaui target 4 juta ton.
“Namun, klaim swasembada ini perlu dibaca secara makin hati-hati. Jika dilihat dari indikator produksi nasional semata, Indonesia sebenarnya telah swasembada pada komoditas-komoditas tersebut,” kata Eliza.
Selama ini komoditas cabai, telur, daging ayam, jagung, dan bawang merah memang secara agregat tahunan hampir senantiasa surplus produksinya. Beras juga surplus, meski tipis.
Persoalan yang masih belum benar-benar dibenahi justru berada di hilir dan di sepanjang rantai pasok bagaikan ketersediaan yang tidak merata sepanjang tahun, fluktuasi harga yang tajam, disparitas harga antardaerah yang lebar, kehilangan hasil panen (post-harvest loss) yang masih tinggi, serta asimetris informasi antara petani, pedagang, dan konsumen.
“Surplus agregat tidak otomatis menjadi ketersediaan yang stabil dan harga yang terjangkau di seluruh wilayah,” jelas dia.
Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram disertai penyerapan aktif Bulog telah memberi ketentuan pasar untuk petani dan menahan harga jatuh saat panen. Penurunan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen juga menolong menekan biaya produksi meski masih belum signifikan lantaran porsi biaya produksi pangan terbesar disumbang oleh biaya tenaga kerja dan sewa lahan.
Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus membaik setelah harga gabah dinaikkan jadi Rp 6500per kg GKP menjadi sinyal positif dari sisi rasio harga. Karena selama 2 dekade semasih belumnya, NTP pangan rendah, nyaris digaris BEP (break even point) bahkan tak jarang NTP pangan dibawah 100 alias merugi.
Namun, keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen masih lemah. Harga beras medium nasional masih berada di kisaran Rp14.600–15.000 per kilogram, bersama kenaikan di makin dari seratus kabupaten/kota.
More Read
Surplus produksi secara agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit lantaran bottleneck distribusi antarpulau dan rantai pasok yang panjang.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
