MediaMerdeka.com – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai gagasan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 menyisakan persoalan mendasar dalam tata kelola pertahanan dan demokrasi.
Menurutnya, alih-alih menjadi lembaga pengawas yang memperkuat akuntabilitas sektor pertahanan, DPN justru dinilai berpotensi memperluas dominasi aktor-aktor militer dalam pengambilan kebijakan negara.
Hal ini disampaikan Ray Rangkuti dalam diskusi Indonesia Youth Congress bertajuk ‘Menggugat Dewan Pertahanan Nasional atau DPN: Penguatan Strategis atau Duplikasi Kekuasaan dalam Sistem Pertahanan Negara?’ di Jakarta.
Selain Ray Rangkuti, diskusi tersebut dihadiri sejumlah narasumber, antara lain Akademisi Hubungan Internasional yang juga pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie; Firdaus Syam selaku Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional; Akademisi Fakultas Hukum Universitas Binus, Muhammad Reza Zaki; serta Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi.
Ray Rangkuti menyebutkan, secara konseptual sebuah Dewan Pertahanan Nasional semestinya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya kebijakan pertahanan, termasuk mengawasi bagaimana institusi Tentara Nasional Indonesia (aparat TNI) maupun Keaparatur negara kementerianan Pertahanan menjalankan mandat kenegaraan.
Namun, lanjut Ray, desain DPN yang pada saat ini dibentuk justru dianggap problematik lantaran dipimpin dan diisi oleh aktor-aktor bersama latar belakang yang sama.
“Dewan Pertahanan Nasional itu sewajibnya mengawasi bagaimana perilaku aparat TNI dan bagaimana Keaparatur negara kementerianan Pertahanan menjalankan tugas kenegaraan. Tapi yang terjadi kini, lembaga ini justru akan dipimpin oleh orang-orang yang sama, mereka yang berlatar belakang militer,” kata Ray dalam pernyataan yang diterima, Sabtu (16/5/2026).
Dia menilai kondisi tersebut memperlihatkan semakin kuatnya perluasan peran militer di berbagai sektor sipil. Dalam sejumlah kesempatan, kata Ray, akses terhadap jabatan strategis pada saat ini terlihat semakin terbuka untuk kalangan militer, bahkan melampaui batas-batas bidang pertahanan itu sendiri.
“Sekarang ini amat gampang demi memperoleh jabatan. Ilmunya cuma satu, yakni ilmu tentara. Kalau punya ilmu itu, dapat memimpin DPN, dapat menjadi komisaris, dapat mengerjakan Koperasi Desa Merah Putih, dan dapat mengerjakan sejumlah hal lainnya,” ujarnya.
Ray lalu menyindir ketimpangan yang ia lihat antara kalangan sipil dan militer dalam distribusi jabatan publik. Menurut dia, profesional sipil bersama beragam keahlian justru kerap terbatas pada ruang kerja yang sempit, sementara aktor berlatar belakang militer memperoleh ruang yang semakin luas dalam berbagai sektor pihak pemerintahan.
“Kalau sipil ilmunya dapat berbeda-beda jurusan, tapi jabatannya cuma satu. Kalau tentara ilmunya satu, tapi dapat memperoleh jabatan di mana-mana,” kata Ray.
Pernyataan tersebut menambah deretan kritik terhadap pembentukan DPN yang semasih belumnya juga disorot sejumlah akademisi dan peneliti kebijakan publik.
Mereka menilai, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan keterlibatan sipil yang seimbang, DPN berisiko tidak cuma mempersempit ruang akuntabilitas dalam sektor pertahanan, namun juga memperkuat tren kembalinya dominasi militer dalam ruang-ruang strategis pihak pemerintahan sipil.
Sementara itu, Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi, menilai persoalan utama DPN bukan terletak pada urgensi pembentukannya, melainkan pada konfigurasi kewenangan yang berpotensi memusatkan terlalu sejumlah fungsi strategis dalam satu poros kekuasaan.
More Read
Menurut dia, struktur tersebut perlu diuji secara kritis demi mengonfirmasi tidak terjadi pengaburan batas antara perumusan kebijakan, pengelolaan informasi, dan pemberian nasihat strategis kepada Presiden.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
