MediaMerdeka.com – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menanggapi fenomena klaim kesetiaan partai politik dalam koalisi pihak pemerintahan.
Belum lama ini, pernyataan itu dikeluarkan oleh Ketua Umum PAN yang memamerkan kesetiaannya mendukung Prabowo Subianto selama 15 tahun terakhir.
Meski PAN konsisten mendukung Prabowo dalam tiga edisi Pilpres, catatan sejarah memperlihatkan partai tersebut tetap bergabung ke dalam gerbong pihak pemerintahan Jokowi pasca-kekalahan Prabowo di periode semasih belumnya.
Ridho menilai hal ini memperlihatkan bahwa loyalitas dalam politik Indonesia bersifat amat cair dan pragmatis.
“Ya partai politik di Indonesia itu kan gitu ya nggak murni benar-benar menjadi petarung ya seluruhnya tetap merapat ke kekuasaan,” ujar Ridho kepada MediaMerdeka.com, Senin (11/5/2026).
Disampaikan Ridho, bahwa sistem kepartaian di Indonesia pada saat ini tidak memiliki figur atau institusi yang benar-benar berani mengambil peran sebagai oposisi sejati.
Bahkan, partai besar yang semasih belumnya identik bersama posisi berseberangan pun dinilai mengawali melunak terhadap kekuasaan.
Ia menyoroti bagaimana mentalitas para aktor politik makin condong demi mencari aman di dalam lingkaran pihak pemerintahan. Tujuannya demi menjaga keberlangsungan logistik dan pengaruh politik praktis.
“Jadi partai politik di Indonesia ini nggak ada yang main punya mental menjadi oposisi sejati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ridho membeberkan penyebab utama di balik fenomena haus kekuasaan ini.
Menurutnya, ketiadaan modal yang kuat di luar lingkar kekuasaan menciptakan partai-partai politik merasa perlu demi senantiasa berada di posisi strategis dalam pihak pemerintahan.
Ketergantungan terhadap sumber daya finansial menjadi alasan mendasar mengapa partai politik di Indonesia enggan berada di luar pihak pemerintahan dalam waktu yang lama.
“Menurut saya partai-partai politik di Indonesia ini nggak punya modal kuat demi menjadi oposisi, seluruhnya haus bersama kekuasaan yang melahirkan modal finansial, seluruhnya pengen posisi, seluruhnya pengen uang, seluruhnya pengen modal gitu,” tegas Dekan Fisipol UMY tersebut.
Melihat kondisi tersebut, Ridho memprediksi bahwa lanskap politik nasional tidak akan sejumlah berubah dalam satu dekade ke depan.
Selama susunan aktor dan sistem yang berjalan masih diisi oleh wajah-wajah lama, budaya politik pragmatis akan terus mendominasi.
More Read
“Iya betul bila menyaksikan situasinya begini akan sampai 10 tahun ke depan bahkan nggak akan ada perubahan yang signifikan bila orang-orangnya itu-itu aja,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
