MediaMerdeka.com – Pendekatan collaborative governance turut menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra penting. Keaparatur negara kementerianan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak cuma berfokus membangun sistem digital yang terintegrasi, namun juga mengembangkan ekosistem pembinaan dan peningkatan talenta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu beradaptasi bersama dinamika era digital.
Menteri PANRB, Rini Widyantini menuturkan bahwa perguruan tinggi memegang peranan vital dalam mendukung pengembangan digital talent ASN.
“Peran pertama merupakan penyelarasan kurikulum bersama kebutuhan kompetensi masa depan,” ungkap Rini dalam Universitas Padjadjaran Talent & Employer Partnership Summit 2026, di Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5/2026).
Selain itu, perguruan tinggi juga didorong menjadi strategic partner pihak pemerintah. Peran lainnya diwujudkan melalui pengembangan collaborative digital talent hub yang menjembatani kolaborasi antara dunia akademik dan birokrasi.
Rini mengimbuhkan, penguatan sinergi tersebut dapat dilakukan lewat program magang, project collaboration, hingga experiential learning.
“Agar kalangan akademisi dan talenta muda memiliki pengalaman nyata dalam menjawab tantangan sektor publik,” imbuh Rini.
Rini memandang akademisi sebagai sumber kepemimpinan intelektual yang sanbat penting dalam memperkuat birokrasi berbasis bukti. Karena itu, kolaborasi antara pihak pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat demi menyiapkan future-ready talent dan membangun ASN yang berdaya saing global.
Pada akhirnya, masa depan tata kelola pihak pemerintahan akan bergerak menuju governance yang semakin kolaboratif dan partisipatif. Pemerintah tidak lagi cuma bekerja demi masyarakat sekitar, namun bekerja bersama masyarakat sekitar.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan talenta unggul, memperkuat budaya kolaboratif, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif serta berbasis evidence,” ujar Rini di hadapan para akademisi Unpad.
Rini meyakini bahwa birokrasi masa depan wajib adaptif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat sekitar. Birokrasi wajib menghadirkan pelayanan yang benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar administrasi di atas meja.
Dunia kampus bagaikan Unpad tidak cuma menjadi ruang diskusi, namun juga memperkuat kolaborasi antara pihak pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebab dunia digital tidak cuma soal kemajuan teknologi.
“Masa depan birokrasi tidak cuma ditentukan oleh teknologi, namun oleh manusia-manusia unggul yang mampu bekerja kolaboratif, adaptif, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak untuk masyarakat sekitar,” pungkas Rini.***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
