MediaMerdeka.com – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi bersama pihak pemerintah demi menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sinergi tersebut mencakup kebijakan fiskal dan moneter, penyediaan likuiditas, pengendalian inflasi pangan, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti, menyebutkan koordinasi antara BI dan pihak pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi sebenarnya telah berjalan. Salah satu bentuknya merupakan kerja sama bersama Keaparatur negara kementerianan Keuangan dalam menyediakan likuiditas.
“Bagaimana Bank Indonesia bersama Keaparatur negara kementerianan Keuangan itu wajib dapat bersama-sama demi memprovide likuiditas,” ujar Destry di Gedung DPR, Selasa (1/9/2026).
Menurut dia, pihak pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, termasuk ekspansi fiskal. Dalam hal ini, BI turut menyerahkan dukungan melalui kebijakan moneter berakibat kebijakan fiskal dan moneter dapat bergerak secara seirama.
“Jadi itu teramat tidak komunikasi yang perlu wajib kita lakukan, bagaimana fiskal moneter kita ini dapat seirama bergeraknya,” katanya.
Destry menyebutkan, sinergi bersama pihak pemerintah juga diperlukan dalam menjaga inflasi, khususnya inflasi yang bersumber dari sisi pasokan atau supply side. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat ditangani BI seorang diri.
Salah satu contohnya merupakan pengendalian inflasi pangan. BI menggandeng pihak pemerintah pusat, pihak pemerintah daerah, serta keaparatur negara kementerianan terkait demi menjaga ketersediaan dan pasokan komoditas pangan.
“Kalau supply side ini kan Bank Indonesia nggak dapat sendiri. Jadi Bank Indonesia mengajak tentu lembaga terkait termasuk pihak pemerintah pusat dan pihak pemerintah daerah,” ujar Destry.
BI, lanjutnya, memiliki 46 kantor di daerah yang bekerja sama bersama pihak pemerintah daerah dan lembaga terkait demi menangani persoalan di sektor riil. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan ketika terjadi masalah pasokan komoditas pangan bagaikan cabai dan bawang merah.
“Kami punya 46 kantor di daerah bekerja sama bersama Pemda dan juga lembaga lainnya terkait demi dapat mengatasi kelangkaan, misalnya ada masalah cabai, ada masalah bawang merah,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
