MediaMerdeka.com – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan makar dan penghasutan. Adalah Gerakan Cinta Prabowo (GCP) selaku pihak pelapor.
Pengaduan itu berkaitan bersama video Budi Arie yang viral di media sosial yang menyebut bahwa kebarangkalian momentum politik dan pemilu berlangsung makin cepat semasih belum 2029.
“Kegiatannya yang kita laporkan merupakan dugaan upaya menjalankan makar dan penghasutan. Sesuai bersama yang kita laporkan Pasal 193 Juncto Pasal 246 KUHP, dan telah diterima bersama baik oleh pihak penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim,” kata anggota Tim Kuasa Hukum Gerakan Cinta Prabowo Dony Endrassanto di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo H. Kurniawan menyebutkan alasan pihaknya mengadukan Budi Arie ke pihak kepolisian demi menyerahkan pelajaran kepada masyarakat sekitar tentang batasan demokrasi.
“Hari ini saya menempuh jalur hukum demi menciptakan pelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di sebuah negara demokrasi pun ada batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar dan dilalui oleh siapa pun dalam bentuk pelanggaran hukum,” katanya sebagaimana dilansir Antara.
Budi Arie mendapat sorotan publik usai rekaman videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Budi yang tampak duduk di samping Presiden Ke-7 Joko Widodo menyampaikan kebarangkalian momentum politik dan pemilu berlangsung makin cepat semasih belum 2029.
Belakangan, Budi Arie menyampaikan permohonan maafnya.
Dia mengaku memahami pernyataannya itu menimbulkan berbagai spekulasi dan salah penafsiran. Menurut dia, ucapannya itu cuma merupakan pernyataan dan analisa pribadi dirinya sendiri.
“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman bersama pernyataan saya tersebut,” kata dia dalam rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu (26/8).
Selain itu, dia menyebutkan pernyataannya itu tidak ada hubungan atau kaitannya bersama Jokowi. Dia pun mengajak seluruh pihak demi menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
“Saya siap bertanggung jawab dan menyambut baik segala konsekuensi lantaran analisa dan pernyataan saya tersebut,” kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
