Diakui BPS, Ternyata Pemukhtahiran Data Desil Sempat Eror

admin
By
admin
3 Min Read
baca 10 detik

MediaMerdeka.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui masih menyempurnakan metode pemodelan Proxy Means Testing (PMT) yang digunakan demi memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan menentukan peringkat kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Direktur Metodologi Statistik dan Data Sains Badan Pusat Statistik (BPS) Setia Pramana menyebutkan, perbaikan yang dilakukan tidak cuma menyangkut pemutakhiran data masyarakat sekitar, namun juga peningkatan kualitas metode pemodelan PMT.

“Kami juga secara bersamaan juga meningkatkan kualitas dari metode pemodelan PMT tadi demi dapat meningkatkan kualitas dari PMT tadi,” ujar Setia usai diskusi publik mengenai metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia, Jumat (11/9/2026).

Langkah penyempurnaan tersebut menjadi penting lantaran metode PMT memiliki potensi menghasilkan kesalahan dalam menentukan kelompok sasaran.

Dalam penelitian mengenai pemeringkatan status sosial ekonomi rumah tangga yang semasih belumnya dilakukan peneliti BPS dan Politeknik Statistika STIS, model PMT tercatat memiliki tingkat inclusion error dan exclusion error sekitar 0,29 atau 29 persen.

Inclusion error terjadi ketika rumah tangga yang sewajibnya tidak masuk kelompok sasaran justru terpilih. Sementara exclusion error terjadi ketika masyarakat sekitar yang sewajibnya masuk kelompok sasaran justru terlewat.

Namun, angka 29 persen tersebut bukan tingkat kesalahan DTSEN yang digunakan pihak pemerintah pada saat ini. Angka itu merupakan hasil penelitian terhadap model PMT dalam pemeringkatan status sosial ekonomi rumah tangga.

BPS sendiri kini masih menjalankan evaluasi terhadap metode tersebut agar sistem pemeringkatan masyarakat sekitar semakin akurat.

“Ketika kita buat model, itu dievaluasi. Selalu evaluasi, menerus itu, bukan berhenti kita berakhir, berakhir,” ujar Setia.

Menurut dia, evaluasi dilakukan dari berbagai sisi, mengawali dari metodologi, kualitas data hingga kondisi yang ditemukan di lapangan.

BPS juga terus mencari pendekatan pemodelan yang dapat meningkatkan ketepatan sistem dalam menentukan peringkat kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Evaluasi secara metodologis, secara kita menemukan atau memperoleh metode yang makin akurat gitu ke depannya, dan juga evaluasi secara nanti kondisi data,” katanya.

Setia mengimbuhkan, evaluasi juga dilakukan terhadap proses pemutakhiran data di lapangan.

“Bagaimana kita dapat menjalankan perankingan bersama tepat, jauh makin akurat daripada semasih belumnya,” ujarnya.

Tenaga Ahli Keaparatur negara kementerianan Sosial Andi Kurniawan menerangkan, pihak pemerintah memakai PMT lantaran tidak barangkali mengetahui secara langsung pendapatan dan pengeluaran seluruh penduduk Indonesia.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *