Media Asing Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Sudah Lama Ditunggu, Ternyata Purbaya Dicopot

MediaMerdeka.com – Media asing menyebut apabila reshuffle kabinet Prabowo Subianto telah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot. Posisi Purbaya digantikan wakilnya, Suahasil Nazara, cuma sejumlah jam setelah kembali ke Indonesia dari kunjungan resmi ke India.

Hal itu diulas oleh Straitstimes, Senin (14/9/2026).

“Prabowo menggantikan Menteri Keuangan Purbaya dalam perombakan Kabinet Indonesia yang telah lama ditunggu-tunggu,” begitu judul media itu.

“Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan kabinet yang telah lama ditunggu-tunggu, menggantikan ekonom yang vokal tersebut bersama wakilnya, Suahasil Nazara, cuma sejumlah jam setelah kembali ke Indonesia dari kunjungan resmi ke India,” tulis TST dalam pembuka berita.

Menurut media itu, semasih belumnya isu pengunduran diri Purbaya terjadi setelah berbulan-bulan spekulasi mengenai posisinya di tengah kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal Indonesia.

“Ekonom yang semasih belumnya memimpin Lembaga Penjaminan Simpanan Indonesia (LKP) ini mengambil alih jabatan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah lama menjabat pada September 2025. Ia datang bersama janji demi mempercepat pertumbuhan ekonomi, bersama alasan bahwa target pertumbuhan tahunan Prabowo sebesar 8 persen dapat dicapai.”

“Namun, pertumbuhan tetap berada di sekitar 5 persen selama masa jabatannya, jauh di bawah target jangka panjang Presiden.”

“Purbaya juga menarik perhatian lantaran gaya bicaranya yang lugas yang terkadang menciptakannya terlibat dalam kontroversi.”

“Pada bulan April, ia menyarankan agar negara-negara yang berbatasan bersama Selat Malaka dapat mempertimbangkan demi mengenakan biaya kepada kapal yang memakai salah satu jalur maritim tersibuk di dunia. Pernyataan tersebut menarik perhatian di seluruh kawasan, mendorong pihak pemerintah demi mengklarifikasi bahwa Indonesia tidak memiliki rencana demi mengenakan biaya tersebut dan tetap berkomitmen pada hukum maritim internasional,” tutup Straits Times.