MediaMerdeka.com – Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu) berencana menjalankan evaluasi terhadap pemberian insentif pajak untuk dunia usaha. Langkah ini dilakukan guna mengonfirmasi bahwa setiap fasilitas diskon maupun pembebasan pajak yang diberikan negara sebanding bersama dampak ekonomi yang dihasilkan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa pemberian insentif pajak tidak boleh sekadar menjadi beban anggaran, melainkan wajib mampu menghasilkan nilai tambah yang konkret untuk perekonomian nasional.
“Insentif pajak wajib dievaluasi terhadap biaya fiskalnya demi mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut benar-benar menghasilkan investasi tambahan yang nyata, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas,” katanya dalam International Tax Conference 2026 yang dipantau virtual, dikutip Kamis (17/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi untukan dari tiga fokus utama strategi reformasi perpajakan pihak pemerintah dalam menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain mengevaluasi insentif, Pemerintah juga terus berupaya memperluas basis pajak (tax base) secara adil. Salah satu caranya merupakan bersama mendorong para tersangka usaha di sektor informal agar bersedia masuk dan bertahan di ekosistem ekonomi formal.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenkeu memilih pendekatan yang ramah untuk tersangka usaha melalui penyederhanaan prosedur dan peningkatan edukasi, bukan sekadar penegakan hukum yang kaku.
“Prosedur yang makin sederhana dan edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat menolong makin sejumlah tersangka usaha masuk dan bertahan di sektor formal. Di saat yang sama, pemanfaatan data pihak ketiga dan pengawasan berbasis risiko akan menolong kita mendeteksi celah perpajakan secara presisi,” lanjut Juda Agung.
Tak cuma sektor usaha domestik, reformasi perpajakan Kemenkeu juga menyasar isu-isu strategis termasuk perpajakan berkeadilan (gender-responsive taxation) serta penanganan tantangan ekonomi digital dan transaksi lintas batas (Tax Beyond Borders).
Juda Agung optimistis kombinasi antara evaluasi insentif yang tepat sasaran, perluasan basis pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan akan menjadi fondasi kuat demi mencapai target pertumbuhan ekonomi serta menjaga kredibilitas APBN di masa mendatang.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
