MediaMerdeka.com – Pengamat ekonomi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Widarta, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat sekitar desa yang tidak memakai dolar dan keyakinan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap kuat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah.
Menurut Widarta, masyarakat sekitar desa memang tidak bertransaksi langsung memakai dolar. Namun, sejumlah kebutuhan pokok yang dikonsumsi tetap bergantung pada rantai pasok impor berakibat ikut terdampak fluktuasi kurs.
“Benar bahwa masyarakat sekitar di desa tidak terlalu berpengaruh demi memakai transaksi rupiah tapi satu yang ingat bahwa sejumlah komponen yang ada di desa itu juga terpengaruh oleh impor dan ekspor, impor dan ekspor berarti terpengaruh oleh dolar,” kata Widarta saat dihubungi MediaMerdeka.com, Minggu (17/5/2026).
Ia mencontohkan tempe sebagai makanan tradisional yang amat lekat bersama masyarakat sekitar desa. Meski dianggap produk lokal, bahan baku utama bagaikan kedelai masih sejumlah bergantung pada impor.
Widarta menerangkan dampak kenaikan dolar pada akhirnya akan terlihat pada harga barang. Jika harga tidak dinaikkan, produsen kebarangkalian akan mengurangi ukuran atau kuantitas produk agar tetap dapat bertahan.
“Efeknya nanti tempe itu akan harga naik, bila enggak harga naik berarti nanti tentu produsen akan memperkecil barangnya atau kuantitasnya,” ujarnya.
Tak cuma tempe, Widarta menilai sektor lain bagaikan obat-obatan dan kebutuhan pokok lain juga menyikapi persoalan serupa.
“Nah, yang penting bukan itu (menyerahkan pernyataan seolah menenangkan), yang penting merupakan bagaimana pihak pemerintah tetap wajib menjaga barang tetap ada, harga tetap normal pada khususnya pada barang-barang kebutuhan pokok,” tegasnya.
Jika masyarakat sekitar mengawali merasa khawatir terhadap kenaikan harga dan kelangkaan barang, kata Widarta, kondisi itu dapat memicu panic buying yang justru memperburuk situasi ekonomi di lapangan.
Ia turut menyoroti posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang wajib menjadi bantalan menyikapi lonjakan kurs dolar dan kenaikan harga minyak dunia.
Kondisi geopolitik global bagaikan konflik di Timur Tengah yang masih belum mereda juga dinilai ikut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
“Oke, sementara ini baik-baik saja, namun itu membutuhkan bantalan APBN yang tinggi. Kalau kita ingat ya, kurs Dolar itu di APBN dianggaran kisaran Rp16.500-an, kini udah di posisi Rp17.500 makin,” jelasnya.
Widarta menyebut pihak pemerintah perlu mengambil langkah yang makin konkret, termasuk mengevaluasi sejumlah program besar bagaikan MBG maupun Koperasi Merah Putih agar tidak membebani fiskal bila masih belum benar-benar siap dijalankan.
“Saya kira pihak pemerintah wajib memperhatikan pendapat dari masyarakat sekitar. Misalnya MBG sebaiknya ya ditunda dulu atau dimoratorium dulu. Kemudian juga Koperasi Merah Putih ya bila memang strukturnya masih belum lengkap, masih belum siap, ya sebaiknya tidak usah tergesa-gesa,” tandasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
