MediaMerdeka.com – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suparna, resmi menetapkan jadwal pembacaan putusan gugatan praperadilan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.
Putusan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan (pelimpahan perkara) tersebut akan dibacakan pekan depan, tepatnya 2 Juni 2026.
“Untuk putusan akan kita bacakan pada hari Selasa, 2 Juni. Kami usahakan jam 9,” ujar Hakim Suparna usai menyambut baik kesimpulan dari kedua belah pihak pada persidangan pembacaan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).
Tim Advokasi demi Demokrasi (TAUD) menginginkan hakim mengabulkan permohonan tersebut agar kasus penyiraman air keras ini tidak lagi ditangani oleh militer, melainkan dikembalikan ke jalur hukum sipil.
“Output-nya merupakan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ini tetap dilanjutkan di proses peradilan umum dan tetap dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan ke Oditur Militer,” kata Alghiffari Aqsa dari TAUD.
Melawan Impunitas
Alghiffari menegaskan, pelimpahan kasus ke peradilan militer dianggap sebagai bentuk impunitas yang bertentangan bersama amanat reformasi.
Merujuk pada TAP MPR, prajurit aparat TNI yang melanggar tindak pidana umum sewajibnya diadili di peradilan umum.
“Jika kasus Andrie Yunus ini tidak diproses dalam peradilan umum, maka kami amat khawatir bersama kondisi Indonesia dan kami juga amat khawatir bersama kondisi masyarakat sekitar sipil termasuk juga jurnalis,” tuturnya.
Semasih belumnya, kasus ini sempat mencuat setelah Polda Metro Jaya melimpahkan perkara ke Puspom aparat TNI menyusul ditetapkannya empat anggota aparat TNI sebagai tersangka.
Namun, pihak penggugat menilai pelimpahan tersebut merupakan cara kepihak kepolisianan demi menghentikan penyidikan secara halus terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. (Reporter: Dinda Pramesti K)
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
