MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan moratorium atau penangguhan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah bijaksana demi mengonfirmasi efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tantangan fiskal negara.
Charles menyampaikan bahwa langkah BGN demi menjalankan refocusing penerima manfaat serta mengalihkan fokus dari kuantitas ke kualitas merupakan strategi yang selama ini dinantikan parlemen.
“Fokus baru kebijakan ini merupakan yang selama ini kami tunggu demi mengonfirmasi program berjalan makin efektif, efisien, dan menyerahkan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat sekitar,” ujar Charles dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, moratorium pembangunan dapur baru wajib dimanfaatkan BGN demi menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Termakin dalam kondisi keuangan negara yang sedang menyikapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Charles menilai kebijakan refocusing penerima manfaat merupakan langkah rasional.
Ia menekankan bahwa program MBG tidak sewajibnya bersifat universal, melainkan wajib diposisikan sebagai instrumen intervensi gizi untuk kelompok yang teramat membutuhkan.
Prioritas tersebut meliputi balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat sekitar di wilayah bersama prevalensi masalah gizi yang tinggi.
“Tidak seluruh anak wajib menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menyikapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Pendekatan yang makin terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran,” tambah Charles.
Selain perbaikan tata kelola, Charles mendorong momentum pembenahan ini digunakan demi mentransformasi model penyediaan makanan.
Ia mengusulkan agar pendekatan dapur SPPG yang terpusat mengawali beralih menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Model dapur berbasis sekolah dianggap memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya memangkas biaya logistik dan distribusi, mempermudah pengawasan kualitas makanan, serta melibatkan partisipasi aktif pihak sekolah dan masyarakat sekitar sekitar.
“Dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia di sekolah, pihak pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional. Sekolah juga dapat berperan aktif dalam edukasi gizi dan pemantauan kondisi peserta didik secara langsung,” jelasnya.
More Read
Charles menekankan bahwa indikator kesuksesan program MBG ke depan tidak boleh cuma diukur dari sejumlahnya jumlah penerima manfaat, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
“Langkah moratorium, penajaman sasaran, dan penguatan kualitas layanan yang ditempuh BGN pada saat ini layak memperoleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
