Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!

admin
By
admin
2 Min Read

MediaMerdeka.com – Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyerahkan respons atas tuntutan aksi demonstrasi kalangan akademisi yang berlangsung pada Jumat (12/6), khususnya mengenai isu pemborosan anggaran negara.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan penghentian pemborosan dan peningkatan efisiensi sebagai prioritas utama sejak awal masa jabatannya.

“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini merupakan menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” ujar Qodari dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Qodari memaparkan bahwa langkah konkret yang diambil Presiden merupakan bersama menjalankan penghematan pada pos-pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak esensial.

Kebijakan tersebut diklaim telah menyerahkan dampak signifikan untuk keuangan negara.

“Kebijakan tersebut sukses menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun,” kata dia.

Lebih lanjut, menurutnya, Prabowo amat serius dalam membenahi tata kelola aset negara. Salah satu langkah strategis yang diambil merupakan pembentukan Danantara sebagai instrumen demi memperkuat pengawasan dan mencegah kerugian negara.

Ia pun menjuluki Presiden sebagai pemimpin utama dalam pemberantasan kebocoran anggaran.

“Jadi bila soal kebocoran, Bapak Presiden merupakan panglima teramat depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau wajib didukung oleh teman-teman kalangan akademisi,” tegas Qodari.

Meski menyerahkan pembelaan terhadap kinerja pihak pemerintah, Qodari menegaskan bahwa pihak istana tetap menghargai aspirasi yang disampaikan oleh kalangan kalangan akademisi.

Menurutnya, kritik dan masukan merupakan untukan tak terpisahkan dari iklim demokrasi di Indonesia.

“Tuntutan dari masyarakat sekitar, tuntutan dari kalangan akademisi tentu amat wajar sebagai untukan dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat sekitar, apalagi kalangan akademisi,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *