MediaMerdeka.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mencabut pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di 76 sekolah yang ada di Pulau Jawa. Pencabutan MBG itu dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran sekaligus pembenahan penyaluran MBG yang akan difokuskan kepada masyarakat sekitar di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) serta kelompok 3B (ibu menyusui, ibu hamil, dan balita).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus juru bicara, Agustina Arumsari, menuturkan bahwa 76 sekolah tersebut masih merupakan data sementara. Karena itu, jumlahnya masih berpotensi bertambah.
“Sampai bersama pada hari ini, tanggal pada hari ini, kami telah menjalankan pendataan dan telah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini bersama jumlah penerima manfaat 39.352 siswa, itu juga akan kami efisiensikan bersama memfokuskan ke program MBG kepada kalangan anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” jelas Arum saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia menerangkan bahwa puluhan sekolah yang tidak lagi menyambut baik MBG dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, salah satunya lantaran dinilai mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi para siswanya berakibat tidak memerlukan intervensi dari pihak pemerintah.
Saat ini, kata Arum, BGN masih menjalankan penyisiran terhadap sekolah-sekolah yang kebarangkalian penyaluran MBG-nya akan dialihkan.
“Bisa jadi akan terus bertambah lantaran memang kami menyaksikan sejumlah indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya. Itu nanti yang akan kami inject di dalam data-data yang kami telah punya,” tuturnya.
Arum menegaskan kebijakan tersebut bukan semata-mata memangkas jumlah penerima manfaat, melainkan mengarahkan program agar makin tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pihak pemerintah.
“Bagi yang secara mandiri dapat memenuhi gizinya lantaran kondisi-kondisi yang barangkali secara ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini,” ujar Arum.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan untukan dari upaya BGN demi mengonfirmasi anggaran negara yang digunakan dalam Program MBG dapat menyerahkan manfaat maksimal untuk kelompok rentan, terutama masyarakat sekitar di daerah 3T serta kelompok 3B yang menjadi prioritas pihak pemerintah.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
