MediaMerdeka.com – Keterlibatan siswa SD dan SMP dalam aksi dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Batam masih belum lama ini menuai sorotan tajam.
Aksi turun ke jalan yang melibatkan anak di bawah umur ini dinilai menyalahi aturan penyampaian aspirasi publik.
Semasih belumnya, para pelajar tersebut kedapatan menjalankan pawai di jalanan bersama mengenakan atribut sekolah. Dinas Pendidikan Kota Batam selaku inisiator berdalih pihaknya cuma mengajak, dan kehadiran para siswa dalam aksi tersebut bersifat sukarela.
Merespons fenomena ini, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, menegaskan bahwa secara hukum kalangan anak dilarang terlibat dalam aksi demonstrasi di jalanan.
“Secara aturan memang enggak boleh melibatkan kalangan anak dalam demonstrasi. Menyampaikan aspirasi itu ya orang yang telah cukup umur dan dewasa. Ada undang-undang terkait penyampaian aspirasi,” kata Trubus Rahardiansah kepada MediaMerdeka.com saat dihubungi via telepon pada Selasa (23/6/2026).
Menurut Trubus, ekspresi dukungan dari siswa sebagai penerima manfaat sebenarnya sah-sah saja, asalkan medianya tepat dan tidak bersama cara turun ke jalan raya.
Hal tersebut dapat disiasati bersama metode lain yang makin aman dan ramah anak.
Dukungannya ini aja, misalnya tertulis atau bikin video, itu masih boleh lantaran untukan dari aspirasi. Jadi tidak wajib turun ke jalan.
Ia juga mengingatkan agar Dinas Pendidikan menciptakan regulasi atau payung hukum yang jelas apabila ingin melibatkan siswa dalam kegiatan tertentu agar tidak memicu kecurigaan publik.
Termakin, aksi jalanan yang mengangkut nama program MBG dinilai amat rawan dipolitisasi dan justru dapat merugikan citra program itu sendiri.
“Jangan arak-arakan kaitannya bersama MBG. Ini malah kontraproduktif, malah justru merusak citra MBG itu sendiri,” pungkas Trubus.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
