MediaMerdeka.com – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026.
Penangkapan ini menjadi amat viral bukan cuma lantaran nilai programnya yang fantastis, melainkan momentumnya yang dianggap luar biasa oleh netizen.
Dadan ditangkap cuma selang satu hari setelah ia dicopot dari jabatannya pada Selasa, 2 Juni 2026, dan sesaat setelah ia menginjakkan kaki kembali di Tanah Air usai menjalankan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi.
Karena itu, kabar penangkapan Dadan Hindayana langsung meledak di media sosial. Netizen langsung melontarkan beragam komentar pedas yang menghujat tindakan sang eks aparatur negara tersebut.
Banyak yang menduga apabila Dadan pergi haji memakai uang hasil korupsi.
“Haji pake dana apa ya? Mabrur tuh,” tulis salah satu netizen bersama nada sarkastik di kolom komentar akun Instagram @wow.info, Rabu, 3 Juni 2026 yang ikut mengabarkan penangkapan Dadan.
Komentar lain yang makin tajam bahkan mengaitkan aspek religiusitas bersama tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
“Dia berangkat haji pake duit haram. Terus reaksi para malaikat yang lihat dia di Tanah Suci gimana ya? Bahkan iblis aja bakal geleng-geleng kepala kayaknya,” tulis pengguna media sosial lainnya yang merasa geram.
Ada pula netizen yang menyoroti betapa hinanya memakan uang rakyat yang diperdemikan untuk gizi kalangan anak.
“Uang haram dipakai ibadah. Emang hina manusia begini. Semoga tiga sekawan trio motor trail listrik dan kaos kaki ini dihukum metong (mati),” ungkap seorang masyarakat sekitarnet.
Dadan Tak Sendiri
Dadan Hindayana tak sendirian dalam pusaran kasus yang merugikan rakyat ini. Kejagung juga menetapkan dua mantan wakilnya, yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka.
Ketiganya diduga menjalankan penyimpangan dalam pengelolaan dana program yang sewajibnya menjadi tumpuan perbaikan gizi kalangan anak di seluruh Indonesia.
More Read
Kasus ini mencuat setelah tim penyidik Kejagung menemukan adanya ketidakberesan dalam skema pengadaan dan distribusi Makan Bergizi Gratis periode 2025 hingga awal 2026.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
