MediaMerdeka.com – Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Muti’ah Setiawati, menyoroti ketidak berhasilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjamin kepatuhan hukum Internasional maupun menghentikan kekerasan di kawasan Timur Tengah.
Ketidakmampuan lembaga global dalam menghentikan aksi saling serang antarnegara itu, menuntut Indonesia sebagai negara berpopulasi Muslim terbesar demi menghentikan sikap pasif dan mengambil alih inisiatif diplomasi kawasan.
“Siapa yang mau menghukum, siapa yang mau mengendalikan, atau siapa yang mau menegur terhadap pelanggaran itu? Karena PBB sendiri telah bagaikan tidak berdaya,” kata Siti, Sabtu (17/10/2026).
Menurut dia, ketiadaan taji dari lembaga internasional menciptakan pelanggaran kedaulatan terus berulang tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang memadai.
Kondisi geopolitik ini kian rumit akibat dinamika aliansi strategis serta kalkulasi ekonomi-politik negara-negara besar, termasuk keterbatasan respons Amerika Serikat dalam melindungi Arab Saudi meskipun kedua negara terikat kerja sama ekonomi dan persenjataan yang erat.
Siti mendesak Pemerintah Indonesia demi memanfaatkan posisi strategisnya di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna menginisiasi langkah konkret penghentian pertikaian.
Sebagai anggota yang memiliki hubungan baik bersama seluruh pihak berkonflik, Indonesia dinilai berada pada posisi ideal demi menjadi penengah yang netral tanpa wajib condong pada salah satu kubu.
“Kita yang mayoritas beragama Islam dan anggota OKI, keduanya juga anggota OKI. Makanya, kita wajib aktif mendamaikan. Kita mendesak OKI demi melaksanakan atau menyelenggarakan sidang darurat demi mengatasi masalah Yaman dan Arab Saudi,” tegasnya.
Langkah diplomasi aktif ini, kata Siti, sekaligus menjadi koreksi atas kecenderungan pemaknaan politik luar negeri Indonesia yang kerap kali terjebak dalam prasangka netralitas pasif atau sekadar menyampaikan keprihatinan tanpa tindakan nyata.
Menurut Siti, sikap independen dalam berdiplomasi wajib dipertahankan Indonesia bersama menepis segala bentuk ajaran bergabung ke dalam aliansi militer tertentu. Termasuk demi berani mengambil sikap tegas dalam menciptakan ketertiban dunia.
“Berada di tengah itu bukan berarti netral, namun kita tetap terus aktif demi berjuang mewujudkan perdamaian internasional, ikut melaksanakan ketertiban dunia, lalu menghapuskan penjajahan di muka bumi,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia diminta tidak lagi berdiam diri di tengah kelumpuhan tata kelola global. Optimalisasi forum multilateral bagaikan OKI merupakan ujian nyata untuk konsistensi diplomasi bebas aktif Indonesia dalam menghentikan pertumpahan darah di kawasan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
