Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB

MediaMerdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mendukung penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) demi mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat sekitar yang rumahnya rusak berat akibat bencana.

Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana melalui DSP BNPB di Kantor Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Tito menerangkan, pembangunan huntap diprioritaskan untuk masyarakat sekitar yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana. Secara umum, skema pembangunan diuntuk menjadi tiga, yakni in situ, eksitu mandiri, dan eksitu kompleks komunal.

Untuk skema in situ, rumah dibangun kembali di lokasi semula apabila kondisi tanah dinilai masih aman dan pembangunannya dilakukan oleh BNPB. Sementara itu, skema eksitu mandiri dilakukan bersama masyarakat sekitar membangun rumah secara mandiri di lahan lain yang dimiliki lantaran lokasi lama tidak aman ditempati. Skema ini dilaksanakan bersama dukungan anggaran dan pengawasan dari BNPB.

Adapun skema eksitu kompleks komunal dilakukan oleh Keaparatur negara kementerianan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun pihak terkait lainnya. Dalam skema ini, pihak pemerintah daerah (Pemda) menyiapkan lahan dan akses pendukung, sementara itu pembangunan kawasan permukiman dilakukan oleh Keaparatur negara kementerianan PKP. Tito menyebutkan, anggaran pembangunan huntap komunal telah dialokasikan dan mengawali direalisasikan pada tahun ini.

“Nah, yang di huntap in situ dan eksitu mandiri, yang ditangani oleh BNPB, ini kan makin kompleks lantaran sendiri-sendiri. Itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan, namanya Dana Siap Pakai, lantaran memang BNPB ini fleksibel. Kita ingin agar terjadi pergerakan cepat,” ujar Tito.

Selain mendorong penggunaan DSP, Tito juga mengusulkan penyesuaian nilai bantuan stimulan pembangunan rumah. Menurutnya, besaran bantuan BNPB pada saat ini sesejumlah Rp60 juta per unit telah tidak lagi sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil perhitungan, idealnya membangun satu unit rumah layak huni membutuhkan anggaran Rp80 juta.

“Nah, mengenai anggarannya juga, yang selama ini Rp60 juta, kita harapkan dapat dinaikkan,” katanya.

Tito mengimbuhkan, usulan penggunaan DSP BNPB dan penyesuaian nilai bantuan stimulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Langkah ini sebagai untukan dari upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.