MediaMerdeka.com – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai desakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperjelas posisinya terhadap pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lepas dari kalkulasi politik menuju Pemilu 2029.
Menurut Arifki, selama ini PDIP berada dalam posisi yang relatif menguntungkan. Di satu sisi, partai berlambang banteng itu dapat mengkritik pihak pemerintah ketika muncul kebijakan yang menuai penolakan publik. Namun di sisi lain, komunikasi politik PDIP bersama pihak pemerintah tetap terjaga.
“Posisi bagaikan ini menciptakan PDIP memiliki ruang gerak politik yang makin fleksibel dibandingkan partai-partai yang telah berada di dalam kabinet,” kata Arifki dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Ia menilai fleksibilitas tersebut memberi keuntungan politik untuk PDIP.
“Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDIP dapat mengambil jarak, namun ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDIP tetap memiliki akses komunikasi bersama pihak pemerintah,” ujarnya.
Arifki menyebutkan kondisi tersebut berpotensi menciptakan PDIP menyerap seuntukan ceruk pemilih yang kritis terhadap pihak pemerintah. Sementara itu, partai-partai yang berada di dalam koalisi wajib ikut menanggung konsekuensi politik atas setiap kebijakan pihak pemerintah.
Semakin lama PDIP mempertahankan posisi politik yang fleksibel, kata Arifki, semakin besar pula nilai tawar partai tersebut dalam dinamika politik nasional.
“Posisi tawar PDIP berpotensi semakin mahal lantaran tetap menjadi faktor yang diperhitungkan baik oleh pihak pemerintah maupun partai-partai koalisi. Situasi ini tentu menciptakan partai-partai yang telah berada di dalam pihak pemerintahan wajib terus menghitung berbagai kebarangkalian perubahan peta politik ke depan,” tuturnya.
Karena itu, Arifki menilai pernyataan PKB bukan sekadar mengimbau kejelasan sikap politik PDIP. Menurutnya, pernyataan tersebut juga mencerminkan kekhawatiran seuntukan partai koalisi terhadap meningkatnya daya tawar politik PDIP yang berada di luar pihak pemerintahan, namun tetap memiliki akses dan pengaruh dalam dinamika politik nasional.
Semasih belumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengimbau PDIP mengambil sikap yang tegas terkait posisinya, apakah akan bergabung bersama pihak pemerintahan atau menjadi oposisi.
“Kalau memang ingin berada di luar pihak pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
