MediaMerdeka.com – Koalisi Masyarakat Sipil demi Reformasi Sektor Keamanan mendesak pihak pemerintah menghentikan program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini menyusul meninggalnya lima peserta dalam pelatihan tersebut.
Koalisi menilai tragedi itu menjadi bukti bahwa pendekatan militer tidak layak diterapkan dalam program sipil.
Ketua Umum YLBHI M. Isnur, mewakili koalisi, menegaskan kematian lima peserta merupakan konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal keliru. Pasalnya, pelatihan tersebut memaksakan pendekatan militer ke ruang sipil tanpa kebutuhan maupun dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kematian lima calon Manajer KDMP semakin memperlihatkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada masyarakat sekitar sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi bersama pelatihan militer,” kata Isnur dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).
Menurut koalisi, kompetensi pengelola koperasi sewajibnya dibangun melalui tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar, bukan melalui pelatihan militer.
Oleh lantaran itu, pelibatan aparat TNI dalam program KDMP dinilai bertentangan bersama semangat reformasi sektor keamanan dan berada di luar mandat utama aparat TNI.
“Kebijakan ini juga memperlihatkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil,” ujarnya.
Pemerintah, kata Isnur, seolah menganggap persoalan tata kelola sipil dapat diberakhirkan melalui pendekatan militer. Padahal, organisasi sipil dan institusi militer memiliki fungsi serta tujuan yang berbeda.
“Pendekatan bagaikan ini tidak akan menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, melainkan justru menggerus budaya organisasi yang sehat dan demokratis,” tuturnya.
Lebih lanjut, koalisi menyebut tragedi tersebut memperkuat kritik terhadap berbagai kebijakan pihak pemerintah yang mengangkut pendekatan militer ke ranah sipil.
Pihaknya menilai program pelatihan Manajer KDMP ini telah cacat secara konseptual sejak awal. Mengingat, kegiatan tersebut dibangun atas anggapan bahwa disiplin militer identik bersama profesionalisme organisasi sipil.
“Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan cuma keliru, namun juga berbahaya. Karena itu pihak pemerintah wajib dalam waktu dekat menghentikan program ini dan menjalankan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Tak cuma KDMP, koalisi juga mengimbau pihak pemerintah menghentikan berbagai program lain yang melibatkan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebab, apabila terus diterapkan, hal itu tidak cuma menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan, namun juga mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis.
More Read
Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil demi Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi independen demi mengusut tuntas kematian lima peserta Latsarmil KDMP. Termasuk mengimbau penegakan hukum yang menyasar seluruh pihak terkait.
“Tidak cuma tersangka di lapangan, namun juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga wajib dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa masyarakat sekitar negara di bawah kendali penyelenggara,” ujarnya.
Koalisi juga mendesak pihak pemerintah menghentikan seluruh pelatihan dasar kemiliteran untuk calon Manajer KDMP serta menghentikan pelibatan aparat TNI dalam program-program pihak pemerintah yang tidak berkaitan bersama tugas pokok pertahanan negara.
More Read
Mereka menilai seluruh program pembangunan sipil sewajibnya dijalankan oleh institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
