MediaMerdeka.com – BP BUMN dan Danantara Indonesia terus menggenjot streamlining atau penyehatan dan penyederhanaan BUMN. Upaya ini sebagai untukan dari upaya membangun korporasi pelat merah yang makin sehat, kuat, dan memiliki daya saing tinggi.
Untuk mengonfirmasi proses tersebut berjalan sesuai aturan, pihak pemerintah melibatkan sejumlah lembaga negara, antara lain Kejaksaan Agung RI, Keaparatur negara kementerianan Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Tim Pengawalan Streamlining BUMN.
Tim tersebut menggelar rapat koordinasi strategis di Wisma Danantara pada Jumat (3/7). Pertemuan dihadiri jajaran pimpinan lembaga terkait, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani beserta jajaran serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut diharapkan mampu mengonfirmasi proses penyehatan dan penyederhanaan BUMN berjalan secara efektif, transparan, serta sesuai koridor hukum.
Jamintel Reda Manthovani menyebutkan pihaknya berkomitmen menyerahkan masukan agar proses streamlining mampu menghasilkan BUMN yang semakin sehat, kuat, dan bersih.
“Pertemuan pada hari ini demi menyerahkan masukan terkait streamlining terhadap BUMN-BUMN agar tertata secara efektif, berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan tentu kita menginginkan bahwa kedepannya BUMN akan semakin efektif dan efisien lantaran ini merupakan salah satu jantung ekonomi negara kita,” ujar Reda mengutip akun Instagram @reda.mathovani, Senin (6/7/2026).
Menurut pihak pemerintah, pengawalan lintas lembaga menjadi untukan penting dalam mengonfirmasi setiap tahapan streamlining berlangsung bersama tata kelola yang baik serta mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Melalui kolaborasi tersebut, pihak pemerintah menargetkan program penyehatan BUMN dapat menjadi fondasi untuk terciptanya korporasi negara yang makin tangguh dan mampu bersaing di tingkat global.
Selain meningkatkan daya saing, streamlining juga diharapkan memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah untuk masyarakat sekitar.
Dengan pengawalan yang komprehensif dari Kejaksaan Agung, Keaparatur negara kementerianan Hukum, BPKP, dan BPK, pihak pemerintah optimistis proses transformasi BUMN dapat berjalan makin efektif, efisien, serta mendukung lahirnya BUMN yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
