MediaMerdeka.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak investigasi independen dan transparan atas tewasnya seorang ibu hamil berinisial MD yang tertembak saat berada di dalam rumahnya di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan penyelidikan tidak boleh cuma mengandalkan klaim dari salah satu pihak yang terlibat dalam kontak senjata. Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menjalankan pemeriksaan langsung di lokasi, termasuk investigasi forensik dan mengimbau keterangan para saksi.
“Komnas HAM mendesak investigasi yang independen, transparan, dan imparsial, tidak semata mengandalkan klaim sepihak dari salah satu pihak yang terlibat kontak senjata,” ujar Anis dalam keterangan resminya, Minggu (6/7/2026), dikutip dari ANTARA.
Berdasarkan pemantauan Komnas HAM, insiden terjadi pada Kamis (2/7/2026) malam ketika terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Distrik Sugapa. MD yang tengah mengandung bersama bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah terkena peluru saat berada di rumah.
Komnas HAM mengutuk peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk saat terjadi konflik bersenjata.
Anis menilai kematian masyarakat sekitar sipil dalam operasi keamanan maupun kontak senjata wajib dipertanggungjawabkan melalui proses hukum yang akuntabel. Ia mengingatkan bahwa tanpa penyelidikan yang terbuka dan jelas, potensi impunitas akan terus berulang dan menggerus kepercayaan masyarakat sekitar terhadap institusi negara.
Selain mengimbau pengusutan tuntas, Komnas HAM juga mendesak pihak pemerintah menyerahkan pemulihan untuk keluarga pihak korban, mengawali dari dukungan psikososial hingga pemenuhan hak atas kompensasi sesuai ketentuan hukum.
Komnas HAM turut mengimbau akses penuh demi menjalankan penyelidikan langsung ke lokasi kejadian, menemui keluarga pihak korban, serta memperoleh dokumen yang berkaitan bersama peristiwa tersebut.
Tak cuma itu, Komnas HAM menyerukan penghentian dalam waktu dekat kontak senjata di kawasan permukiman oleh seluruh pihak yang bertikai. Lembaga tersebut juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan di Papua dan pembukaan ruang dialog antara pihak pemerintah pusat, pihak pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sekitar sipil sebagai upaya penyelesaian konflik jangka panjang.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
