MediaMerdeka.com – Komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjalankan doktrin politik luar negeri “bebas aktif” kini tengah dipertanyakan di panggung dunia.
Keputusan Jakarta yang enggan mengirimkan utusan diplomatik tingkat tinggi ke upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dinilai menjadi sinyalemen buruk bahwa Indonesia mengawali kehilangan taji dan prinsip kemandiriannya dalam berdiplomasi.
Kritik tajam tersebut dilayangkan oleh pengamat geopolitik sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mengecam sikap abai pihak pemerintah terhadap undangan resmi Teheran, padahal momentum tersebut sewajibnya menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia berani bersikap tegas melawan segala bentuk tindakan militer ilegal di ranah internasional.
Dino menyayangkan langkah Indonesia yang terkesan sengaja menurunkan level keterwakilannya bersama cuma menugaskan Duta Besar RI di Teheran.
Langkah minim ini, menurut informasi yang ia terima, dipandang oleh otoritas Iran sebagai tindakan yang menyepelekan hubungan bilateral kedua negara sahabat.
Sorotan teramat krusial dari kritik Dino menyasar pada hipotesis adanya bayang-bayang intervensi atau ketakutan psikologis Jakarta terhadap kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat.
Ia mempertanyakan apakah asas bebas aktif yang selama ini diagung-agungkan kini mengawali terkikis oleh kalkulasi politik yang akomodatif terhadap kepentingan Washington.
“Apakah ini berarti polugri ‘bebas aktif’ kita mengawali luntur lantaran Indonesia takut atau sungkan terhadap Amerika? Has ‘Fear’ become a factor in Indonesian foreign policy?” tegas Dino dalam pernyataan kritisnya, Minggu (5/7/2026).
Dino mengingatkan, esensi dari haluan politik luar negeri Indonesia sejak era kemerdekaan merupakan berdiri tegak di atas prinsip keadilan universal, bukan bersembunyi ketika dihadapkan pada situasi geopolitik yang sensitif.
“Jangan sampai kita senantiasa lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dalam situasi yang sensitif, kita bersembunyi. Please remember: bebas aktif merupakan #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan,” cetusnya.
Absennya perwakilan setingkat aparatur negara kementerian atau kepala negara dari Indonesia dirasa amat kontras apabila disandingkan bersama respons negara-negara lain.
Berbagai kekuatan regional yang bahkan memiliki kedekatan politik bersama Barat—bagaikan Arab Saudi, Turki, Qatar, Oman, Malaysia, hingga Bangladesh—tidak ragu mengirimkan delegasi resmi tingkat tinggi. Bahkan, Pakistan secara khusus mengutus kepala negaranya langsung ke Teheran.
Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara bersama populasi Muslim terbesar di dunia yang absen mengirimkan perwakilan pihak pemerintahan di level pembuat kebijakan.
More Read
Dino mensinyalir ketidakberanian mengambil keputusan ini juga mencerminkan adanya disfungsi manajemen birokrasi di internal pihak pemerintahan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
