MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal dugaan penggelembungan anggaran (markup) mobil pikap demi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP) hasil temuan Indonesian Corruption Watch (ICW)
Menkeu Purbaya menyebut bila Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu) cuma akan mencairkan anggaran pengadaan mobil Kopdes Merah Putih apabila memang telah melalui proses audit.
“Itu kan nanti diaudit. Saya bayar yang diaudit saja,” katanya di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (15/7/2026).
Apabila proses audit berakhir, maka PT Agrinas Pangan Nusantara dapat menagih anggaran tersebut ke Purbaya. Dengan demikian pencairan dana tak masalah.
“Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman,” lanjutnya.
Purbaya juga menerangkan bila demi program KDMP, Kemenkeu memang membayar cicilan program tersebut setiap tahun. Namun koperasi itu mesti diaudit makin dulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Untuk KDMP kan gini. Saya bayar cicilannya setiap tahun kan. Untuk koperasi yang telah diaudit oleh BPKP. Jadi demi saya aman, enggak ada masalah. Kalau tidak berhasil auditenya ya telah enggak dibayar. Gitu aja,” jelas Purbaya.
Semasih belumnya, ICW mengungkap adanya dugaan selisih harga dalam pengadaan mobil pikap demi program Koperasi Merah Putih.
Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, selisih harga diperkirakan mencapai Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit.
Jika dikalikan bersama target pengadaan sesejumlah 80.000 unit, potensi perburuan rente diperkirakan mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun. Sehingga ICW menilai diperlukan pengawasan ketat agar proyek tersebut tidak menjadi celah praktik korupsi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
