Rakyat Jepang Setuju Perempuan Jadi Kaisar, Tapi Kenapa Itu Tidak Mungkin Terjadi?

MediaMerdeka.com – Parlemen Jepang mengesahkan perubahan historis pada Undang-Undang Keluarga Kekaisaran demi mengatasi ancaman krisis pewaris takhta di masa depan.

Langkah hukum ini secara tegas mempertahankan aturan lama yang mensyaratkan cuma pria dari garis keturunan ayah yang berhak menduduki takhta.

Langkah ini membentangkan tembok tebal untuk Putri Aiko, putri tunggal Kaisar Naruhito, demi memimpin Kekaisaran Jepang.

Padahal, opsi mengadopsi keluarga jauh keturunan pria kini dihidupkan kembali demi menjaga tradisi suksesi patronase tersebut.

Aturan anyar ini menjadi tanda bahwa struktur kekaisaran makin memilih memanggil kembali darah pria keturunan perang ketimbang membuka jalan untuk kepemimpinan wanita.

Revisi regulasi ini mengizinkan pria dari cabang keluarga kekaisaran yang kehilangan status pasca-Perang Dunia II demi masuk kembali ke lingkar istana.

Mekanisme tersebut dilakukan lewat jalur adopsi untuk kerabat pria yang telah menginjak usia minimal 15 tahun.

Diulang DW Jerman, meski pria yang diadopsi tidak mendapat hak takhta secara langsung, anak pria mereka kelak otomatis masuk dalam daftar calon kaisar.

Melalui skema ini, posisi wanita di dalam takhta kekaisaran ditentukan tetap terpinggirkan dari garis suksesi.