MediaMerdeka.com – Pemerintah menyiapkan program sertifikasi tanah gratis untuk masyarakat sekitar yang hingga kini masih belum memiliki sertifikat. Program yang diungkap Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo ini ditargetkan menyasar masyarakat sekitar di perkotaan maupun pedesaan.
Hashim menyebutkan pihak pemerintah akan memuntukkan 8 juta sertifikat tanah secara gratis dalam tiga tahun. Pada tahun pertama, pihak pemerintah menargetkan 1 juta sertifikat, lalu meningkat menjadi 3 juta sertifikat pada tahun kedua dan 4 juta sertifikat pada tahun ketiga.
“Tahun ini kita mau mengawali bersama 1 juta sertifikat gratis, tahun depan disusul bersama 3 juta, dan tahun ketiga nanti 4 juta,” kata Hashim saat groundbreaking hunian demi masyarakat sekitar berpenghasilan rendah di Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Menurut Hashim, program tersebut sepenuhnya akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga telah menyerahkan persetujuan berakibat pelaksanaannya dalam waktu dekat dilakukan.
“Sehingga dalam 3 tahun pihak pemerintah akan memuntukkan secara gratis kepada masyarakat sekitar Indonesia yang masih belum punya sertifikat. Nah ini akan dimengawali dan ini seluruhnya dari APBN, telah disetujui pihak pemerintah dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan,” ujarnya.
Program ini tidak cuma berkaitan bersama legalitas kepemilikan tanah. Hashim menilai sertifikat tanah dapat menyerahkan manfaat ekonomi lantaran dapat digunakan sebagai agunan demi memperoleh pembiayaan.
Dengan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, masyarakat sekitar yang menjalankan usaha, termasuk tersangka UMKM dan koperasi, diharapkan memiliki aset yang dapat digunakan demi mengakses modal.
“Jadi ini kabar baik demi masyarakat sekitar kita yang menjalankan usaha, berarti UMKM atau segala macam, koperasi juga, nanti ada agunan, ada harta yang dapat dipakai sebagai modal usaha demi rakyat kita di desa dan di kota,” kata Hashim.
Artinya, program sertifikasi gratis tersebut berpotensi membuka akses pembiayaan yang makin luas untuk masyarakat sekitar yang selama ini kesulitan memperoleh modal lantaran tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebutkan program sertifikasi tanah gratis tersebut merupakan salah satu terobosan pihak pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi bersama Keaparatur negara kementerianan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Maruarar menegaskan program tersebut bukan sekadar rencana pihak pemerintah, namun telah mengawali dilaksanakan.
“Jadi program ini telah dijalankan, telah mengawali dijalankan. Ini bukan akan, tapi telah, sesuai arahan Pak Ketua telah dilaksanakan,” ucap Maruarar.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
