MediaMerdeka.com – Aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI Jakarta pada 27 Agustus 2026 sempat mengganggu mobilitas transportasi umum. Namun, pihak pemerintah mengonfirmasi masih belum menemukan laporan kerusakan pada sarana maupun prasarana transportasi publik.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan gangguan yang terjadi makin berupa hambatan perjalanan, terutama di Stasiun Palmerah. Hingga Jumat (28/8), masih belum ada laporan fasilitas transportasi umum merasakan kerusakan akibat aksi tersebut.
“Sejauh ini nggak ada ya (fasilitas transportasi umum yang rusak). Mungkin yang pada hari semasih belumnya (lantaran) terhalang di Stasiun Palmerah ya, tapi masih belum ada laporan mengenai kerusakan di fasilitas transportasi umum,” kata Dudy dilansir dari laman Antara, Sabtu (29/8/2026).
Kondisi tersebut menjadi perhatian lantaran transportasi publik tetap wajib melayani kebutuhan masyarakat sekitar di tengah berlangsungnya penyampaian aspirasi.
Rute Transportasi Diatur demi Jaga Mobilitas
Dudy menerangkan, pihak pemerintah menjalankan sejumlah pengalihan rute transportasi selama aksi berlangsung di sekitar Gedung DPR. Langkah tersebut dilakukan demi mengantisipasi gangguan perjalanan sekaligus menjaga mobilitas masyarakat sekitar.
Pemerintah, kata dia, berupaya mencari titik seimbang antara hak masyarakat sekitar menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pengguna transportasi umum.
“Jadi, kita atur sedemikian rupa supaya masing-masing terjaga kepentingannya,” tutur Dudy.
Pemantauan terhadap layanan transportasi juga terus dilakukan demi mengonfirmasi masyarakat sekitar tetap dapat memakai berbagai moda angkutan umum bersama aman dan nyaman.
“Tapi sampai sejauh ini ya, mudah-mudahan tidak ada (kerusakan fasilitas transportasi umum),” ujarnya.
Menhub Harap Aktivitas Segera Normal
Dudy menginginkan rangkaian penyampaian aspirasi dapat dalam waktu dekat berakhir berakibat aktivitas masyarakat sekitar, termasuk layanan transportasi umum, dapat kembali berjalan bagaikan biasa.
Ia menilai aspirasi dalam aksi tersebut telah mendapat ruang setelah pimpinan DPR menyambut baik dan mendengarkan berbagai tuntutan masyarakat sekitar.
“Saya rasa pada hari semasih belumnya kan lihat kan? Sudah diterima oleh pimpinan DPR. Kita menginginkan ini telah berakhir dan kita kembali beraktivitas bagaikan biasa,” kata Dudy.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat sekitar menjaga ketertiban serta memakai fasilitas umum secara bijak. Dengan demikian, layanan transportasi dapat tetap berjalan dan kepentingan pengguna angkutan umum tidak ikut terdampak makin jauh.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
