MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih belum tentu mampu menghentikan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila desain pelaksanaan program secara keseluruhan tidak dibenahi.
Charles awalnya mengaku memiliki harapan keterlibatan BPOM dapat menciptakan angka keracunan MBG turun drastis. Namun, setelah mempelajari desain program dan pelaksanaannya selama ini, ia mengaku mengawali meragukan hal tersebut.
“Apa yang dapat dilakukan oleh Badan POM demi dapat menurunkan atau menghentikan keracunan dalam program MBG? Karena di awal ya, di sejumlah waktu yang lalu saya sebetulnya punya harapan, punya keyakinan bahwa bersama melibatkan Badan POM angka keracunan dapat turun drastis atau bahkan dihentikan ya,” kata Charles dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR bersama BPOM, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, masalah dari pelaksanaan program MBG tidak cuma terjadi pada satu sisi, melainkan mekanismenya secara keseluruhan.
“Setelah mempelajari desainnya ya, dan program ini berjalan selama ini, kok saya kini tidak yakin. Karena permasalahannya bukan lagi atau bukan saja ada di hulu, namun desain keseluruhannya telah tidak ideal,” ucap Charles.
Politisi PDIP itu lalu menyoroti persoalan penyimpanan makanan setelah proses memasak. Apabila makanan baru matang dan belim dingin sepenuhnya tapi lalu langsung dikemas secara tertutup, maka meningkatkan perkembangbiakan bakteri.
Menurut Charles, persoalan tersebut menciptakan ruang perbaikan melalui pengawasan BPOM menjadi terbatas apabila pola pelaksanaan MBG masih memakai desain yang sama.
“Jadi saya sebetulnya telah tidak lagi menyaksikan apa yang dapat dilakukan oleh Badan POM demi memperbaiki situasi ini kecuali mengubah desainnya secara total,” ucap dia.
Karena itu, Charles mengimbau Kepala BPOM Taruna Ikrar menerangkan langkah konkret yang dapat dilakukan lembaganya demi menekan kasus keracunan MBG. Ia juga menyinggung anggaran yang disiapkan demi keterlibatan BPOM dalam pengawasan program tersebut.
Ia menilai keterlibatan BPOM perlu dijelaskan secara konkret, terutama apabila desain pelaksanaan MBG masih belum merasakan perubahan.
“Karena bila desain tetap bagaikan ini ya menurut saya tidak akan sejumlah berubah, kita akan tetap masih menyaksikan kasus-kasus keracunan terjadi,” pungkasnya.
Betdasarkan data surveilans Keaparatur negara kementerianan Kesehatan per 2 September 2026, jumlah orang yang terdampak akibat keracunan makanan terkait program MBG tercatat mencapai 50.059 orang dari 560 kejadian di 245 kabupaten/kota.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
