MediaMerdeka.com – Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), Sarjito berambisi mengatur harga komoditas ekspor Indonesia yang selama ini diatur oleh korporasi asing.
Ia mencontohkan, selama ini Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Namun status tersebut ironis lantaran RI selama ini tidak sempat dapat menentukan harga komoditasnya sendiri di pasar global.
Menurutnya, harga komoditas strategis Indonesia selama ini senantiasa ditentukan oleh yurisdiksi luar negeri.
“Kita itu sebagai penghasil, contoh nikel, terbesar di dunia. Tetapi kita tidak sempat dapat menentukan harganya. Harganya ditentukan di jurisdiksi lain oleh pihak-pihak lain. Dan itu ironi,” kata Sarjito saat ditemui usai acara pelantikan di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dari ketimpangan ini, pihak pemerintah melalui BMKS tergerak demi membangun bursa komoditas sendiri secara independen.
Menurutnya, langkah ini diambil demi merebut kembali kedaulatan penentuan harga (price maker) agar transaksi perdagangan mineral dan komoditas strategis memiliki referensi resmi di dalam negeri.
Sarjito menerangkan bahwa keberadaan bursa independen di dalam negeri amat penting demi mengontrol celah kecurangan transaksi, bagaikan praktik transfer pricing hingga manipulasi faktur (under-invoicing).
Dengan hadirnya bursa komoditas nasional, seluruh transaksi akan terdata secara transparan berakibat dapat menjadi acuan resmi.
“Oleh lantaran itu, kita mestinya confident demi membangun bursa sendiri. Sehingga di dalam sejumlah kesempatan juga isu mengenai transfer price, under-invoicing, baik melalui harga dan volume dapat kita kontrol bersama baik. Dan at the end, seluruh transaksi akan menjadi referensinya dalam di bursa,” beber dia.
Sarjito menegaskan, pembentukan Bursa Mineral baru ini bukan sekadar urusan bisnis semata, melainkan mengangkut misi besar demi mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar luas melalui penerimaan devisa dan pajak yang optimal.
“Anda dapat bayangkan bila itu terjadi, maka InsyaAllah negara kita menjadi makmur. Not only sejumlah pihak, namun merupakan rakyat Indonesia. Karena tentu saja devisa dan juga pajak akan masuk secara proporsional dan profesional,” tegas Sarjito.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
