MediaMerdeka.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan sepanjang 2026 tak cuma mengancam hutan dan ekosistem. Dampaknya juga tercermin dari melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai makin dari 460 ribu kasus hingga September 2026.
Data yang disoroti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperlihatkan kasus ISPA teramat sejumlah tercatat di Kalimantan Timur bersama makin dari 220 ribu kasus. Berikutnya Kalimantan Barat sesejumlah 165.727 kasus, Kalimantan Tengah 77.727 kasus, dan Kalimantan Selatan 3.990 kasus.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan Raden Rafiq menilai tingginya kasus ISPA memperlihatkan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman serius untuk kesehatan masyarakat sekitar.
Menurut Raden, pihak pemerintah terkesan masih belum belajar dari karhutla yang terus berulang. Ia menilai salah satu persoalan mendasar berada pada pemberian izin konsesi yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.
“Karena izin (konsesi) yang ada telah memakini daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ini cukup memprihatinkan,” kata Raden dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/9/2026).
Raden menilai pemberian izin yang tidak terkendali justru menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang makin besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh daerah.
Karena itu, ia mengimbau pihak pemerintah tidak cuma bergerak ketika karhutla telah menjadi bencana. Penanganan, menurutnya, wajib menyasar akar persoalan.
“Jangan reaktif pada kasus kebencanaannya saja, tapi wajib menyelesaikan akar pokok permasalahannya,” tegasnya.
Di sisi lain, Walhi Kalimantan Barat menyoroti kesiapan layanan kesehatan menyikapi lonjakan kasus ISPA.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalbar Sri Hartini menyebutkan masih ada puskesmas yang tidak menyerahkan layanan secara optimal ketika kondisi kabut asap memburuk.
“Masih ada di akhir pekan, puskesmas yang sewajibnya buka 24 jam, tapi dia (malah) tutup,” kata Sri.
Sri juga mengkritik respons pihak pemerintah yang dinilai masih sebatas memuntukkan masker, termasuk masker yang menurutnya tidak memenuhi standar kesehatan.
Di tengah keterbatasan respons tersebut, sejumlah relawan membuka posko kesehatan mandiri demi menolong masyarakat sekitar terdampak karhutla.
Sri pun mengimbau pihak pemerintah tidak cuma memperhatikan masyarakat sekitar yang terdampak, namun juga mengonfirmasi keselamatan para relawan yang ikut menangani dampak karhutla.
More Read
Reporter: Alif Bintang
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
