MediaMerdeka.com – Harga BBM nonsubsidi bagaikan Pertamax dan Pertamina Dex berpotensi menembus Rp20 ribu per liter apabila harga minyak mentah dunia terus melonjak.
Pemerintah dan Pertamina diminta menyiapkan langkah antisipasi agar tekanan harga global tidak berujung pada beban baru untuk masyarakat sekitar.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dewi Juliani menyebutkan kenaikan harga minyak dunia hingga menembus level di atas US$100 per barel perlu diantisipasi sejak awal.
Semasih belumnya, PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan harga BBM nonsubsidi bagaikan Pertamax dan Pertamina Dex dapat berada di kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter apabila tren kenaikan harga minyak global berlanjut.
Dewi mengingatkan, kenaikan harga BBM berpotensi merembet ke berbagai sektor, mengawali dari biaya transportasi dan logistik, produksi industri, hingga harga kebutuhan pokok.
“Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru untuk masyarakat sekitar. Pemerintah dan Pertamina wajib mengonfirmasi ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” ujar Dewi dikutip, Selasa (15/9/2026).
Menurut Dewi, pihak pemerintah memang tidak dapat mengendalikan konflik geopolitik maupun harga minyak dunia. Namun, dampaknya di dalam negeri tetap dapat dikelola agar tidak seluruhnya diteruskan kepada konsumen.
Ia mengimbau pihak pemerintah tidak menunggu hingga harga minyak dunia bertahan tinggi semasih belum mengambil langkah mitigasi.
Sejumlah langkah yang dinilai penting antara lain menjaga stabilitas pasokan energi, meningkatkan efisiensi operasional Pertamina, memperbaiki tata kelola distribusi BBM, serta mengonfirmasi kebijakan harga dilakukan secara transparan.
Dewi juga mendorong pengawasan diperketat dari sisi pengadaan, distribusi, ketersediaan stok hingga pembentukan harga BBM di tingkat konsumen.
“Kita wajib mengonfirmasi setiap kebijakan harga benar-benar didasarkan pada kondisi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Distribusinya wajib tepat, stoknya wajib terjaga, dan struktur biayanya juga wajib transparan,” ujarnya.
Menurutnya, Pertamina juga perlu mencari ruang efisiensi agar tekanan kenaikan harga minyak mentah tidak sepenuhnya dialihkan kepada konsumen.
“Ketahanan energi nasional wajib tetap berjalan, namun keterjangkauan harga juga wajib menjadi prioritas,” imbuhnya.
Dewi menegaskan kebijakan energi wajib menjaga tiga kepentingan sekaligus, yakni ketahanan energi nasional, keberlanjutan operasional Pertamina, dan daya beli masyarakat sekitar.
Ia juga mengonfirmasi Komisi VI DPR akan terus mengawasi kebijakan Pertamina agar setiap penyesuaian harga BBM dilakukan secara terukur dan tidak menjadikan masyarakat sekitar sebagai pihak yang teramat terdampak.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

