MediaMerdeka.com – Perempuan Mahardhika menyoroti penetapan desil yang dinilai dapat berdampak terhadap akses bantuan untuk masyarakat sekitar miskin, termasuk wanita miskin.
Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika menyebutkan persoalan tersebut menjadi semakin serius ketika bantuan ditentukan berdasarkan angka desil yang tidak sesuai bersama kondisi penerima.
“Begitu nilai bantuan itu ditentukan berdasarkan angka, berdasarkan desil, apalagi tidak sesuai, maka yang menanggung mayoritasnya merupakan rakyat miskin dan juga wanita miskin,” kata Vivi dalam konferensi pers Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial, Selasa (22/9/2026).
Vivi lalu menyoroti dampak persoalan tersebut terhadap pihak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.
Menurutnya, perubahan status bantuan, termasuk ketika Penerima Bantuan Iuran (PBI) dicabut, dapat memengaruhi akses pihak korban terhadap layanan kesehatan.
“Ketika PBI-nya dicabut, maka otomatis pihak korban KDRT, kekerasan seksual itu lalu tidak lagi dapat mengakses apa namanya, kesehatan mereka ya,” ujarnya.
Vivi menerangkan layanan yang dapat dibutuhkan pihak korban mencakup penanganan atas kondisi yang dialami setelah kekerasan.
“Mengakses layanan psikologi, menjalankan visum, meluka fisik, dan sebagainya,” katanya.
Karena itu, Vivi menilai persoalan tersebut tidak dapat ditunda dan mengimbau pihak pemerintah dalam waktu dekat menyelesaikannya.
“Sehingga menurut saya tidak dapat ditunda. Kita seluruh sebagai orang rakyat miskin yang ada di sini maupun siapapun, kita wajib menuntut kepada pihak pemerintah demi dalam waktu dekat menyelesaikan persoalannya,” tegasnya. (Reporter: Agustin Dwi Anggraini)
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
