MediaMerdeka.com – Pemerintah melalui Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) guna menjaga daya beli pekerja serta menopang keberlangsungan industri furnitur nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dukungan fiskal ini diberikan demi meringankan beban industri furnitur yang pada saat ini didominasi oleh tersangka usaha skala kecil dan menengah.
“Oleh lantaran itu pihak pemerintah menyediakan dukungan fiskal untuk industri furniture, antara lain insentif PPh pasal 21 ditanggung pihak pemerintah untuk pekerja yang memenuhi ketentuan yang berlaku, serta akses pembiayaan melalui kredit industri padat karya,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan di pameran furnitur internasional IFINA, dikutip Jumat (25/9/2026).
Airlangga memaparkan bahwa struktur industri furnitur nasional memang membutuhkan perhatian dan intervensi kebijakan dari pihak pemerintah lantaran mayoritas tersangkanya merupakan industri kecil dan menengah (IKM).
“Struktur industri nasional pada saat ini masih didominasi oleh industri kecil dan menengah, hampir 99,79% dari 4,45 juta unit usaha dan serapannya merupakan 65,52% daripada total tenaga kerja industri,” terang Airlangga.
Selain insentif pajak dan akses kredit, peningkatan daya saing juga terus didorong melalui bantuan teknologi.
“Dukungan peningkatan daya saing juga diberikan bersama program restrukturisasi permesinan dan peralatan demi meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fasilitasi promosi ekspor guna mendukung tercapainya perluasan pasar,” imbuhnya.
Sejalan bersama hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menekankan pentingnya intervensi pihak pemerintah lantaran industri ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang amat besar.
“Kebijakan saja rasanya tidak cukup, lantaran industri ini telah menghidupi teramat tidak 960.000 tenaga kerja dan seuntukan besar merupakan UKM padat karya,” ungkap Edi Prio Pambudi.
Besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini mendorong pihak pemerintah demi menyiapkan skema penanganan yang makin komprehensif hingga ke tingkat kekepala negaraan.
“Pemerintah telah mendesain, pada hari semasih belumnya Bapak Presiden juga telah menyelenggarakan ratas (rapat terbatas) khusus TPT dan alas kaki, berikutnya kita harapkan nanti menjadi furnitures juga menjadi jangkauan,” pungkas Edi.
Diketahui interzum jakarta, International Hardware Fair Indonesia (IHF Indonesia), dan IFFINA+ powered by imm cologne resmi diselenggarakan pada 24–27 September 2026.
Keempat pameran ini menghadirkan makin dari 500 exhibitor, membentuk satu destinasi B2B yang mencakup material, komponen, hardware, hingga furnitur jadi.
Diselenggarakan oleh Nine Koeln Indonesia, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) sebagai mitra industri dan co-organiser IFFINA+ powered by imm cologne, ketiga pameran ini menghubungkan sisi hulu dan hilir industri furnitur melalui satu platform yang sama.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
