MediaMerdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan kenapa Vietnam memiliki pertumbuhan ekonomi yang makin baik ketimbang Indonesia.
Berdasarkan data Trading Economics, pertumbuhan ekonomi Vietnam tercatat mencapai 9,95 persen di kuartal III 2026. Berbeda bersama Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,45 persen di semester I 2026.
Menko Perekonomian menegaskan bila Vietnam kini telah memiliki Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) atau perjanjian kerja sama ekonomi bilateral.
Dari kerja sama itu, Airlangga menyebut bila Vietnam membebaskan tarif bea masuk hampir 0 persen. Berbanding terbalik bersama Indonesia yang menerapkan bea masuk 10-15 persen.
“Vietnam telah punya seluruh, free trade agreement atau CEPA, bersama Eropa telah, bersama Amerika telah. Sehingga bea masuk rata-rata Vietnam itu ke seluruh dunia 0 persen. Sedangkan Indonesia 10 sampai 15 persen,” katanya dalam acara Launching Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) yang dipantau virtual, Senin (19/10/2026).
Faktor kedua, ekonomi Vietnam dapat makin maju dari Indonesia lantaran mereka mendorong ekspor berbasis elektronik. Airlangga lalu menyinggung bila Indonesia sempat menepis industri robotik, tepatnya semikonduktor di zaman Orde Baru.
Sebagai pengganti, Airlangga bercerita bila Pemerintah saat itu makin memilih industri padat karya. Walhasil korporasi elektronik tersebut makin memilih Vietnam dan Malaysia ketimbang Indonesia.
“Vietnam mendorong ekspor berbasis elektronik. Nah, pada waktu zaman baheula, kita sempat menggeser yang namanya industri elektronik, lantaran industri elektronik itu robotik dan kita merasa bahwa bila industri itu tidak padat karya, maka dia tidak punya hak demi hidup di republik. Nah, oleh lantaran itu mereka pindah ke Vietnam dan juga pindah ke Malaysia. Malaysia maupun Vietnam ekspor elektroniknya hampir 40 persen,” jelas Airlangga.
Indonesia sempat tolak industri semikonduktor
Sekadar informasi, Indonesia sempat menjadi “raksasa semikonduktor” di Asia Tenggara pada era 1970-an dan 1980-an. RI menampung investasi besar dari korporasi multinasional Amerika Serikat.
Namun serangkaian blunder kebijakan dan perubahan iklim investasi global menciptakan pabrik-pabrik tersebut hengkang. Akibatnya kini Indonesia menjadi pengimpor chip semikonduktor, tertinggal jauh dari negara tetangga bagaikan Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Sekitar periode 1970-1980, Indonesia benar-benar masuk ke rantai industri elektronik dunia. Perusahaan-korporasi raksasa AS bagaikan Fairchild, National Semiconductor, dan Monsanto mendirikan fasilitas perakitan, pengujian, dan pengemasan integrated circuit (IC) serta Light Emitting Diode (LED) di Jakarta dan Bandung.
Fairchild Semiconductor, misalnya, menjadi simbol kejayaan bersama mempekerjakan makin dari 6.000 orang, mayoritas merupakan wanita, di pabriknya di Jakarta.
Puncaknya pada tahun 1980-an, Indonesia menjadi salah satu produsen semikonduktor yang mampu mengekspor chip ke berbagai negara, membuktikan kemampuan teknis dan kapasitas produksi bangsa.
Tak cuma itu, Indonesia juga memiliki industri terkait bagaikan pabrik komponen elektronik analog dan digital, hingga industri TV dan Radio nasional yang kuat (National Gobel, Polytron, Sharp Indonesia).
More Read
Awal kemunduran industri semikonduktor Indonesia secara spesifik dapat ditelusuri kembali ke kebijakan yang dianggap “blunder” pada medio 1980-an. Saat itu, di bawah pihak pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan ekonomi amat fokus pada penciptaan lapangan kerja massal, berakibat industri padat karya mendapat perhatian khusus.
Kebijakan ini, yang dimaksudkan sebagai gestur pro-buruh, diimplementasikan secara pukul rata tanpa pandang bulu.
Laksamana aparat TNI (Purn.) Muhammad Sudomo, yang saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja, mengeluarkan kebijakan kontroversial bersama melarang penggunaan robot atau otomatisasi di industri semikonduktor. Kebijakan ini merupakan pukulan telak yang “membagongkan” industri teknologi tinggi.
Proses pembuatan semikonduktor—mengawali dari pembuatan dodol silikon, mengirisnya menjadi wafer setipis 400 microns, hingga mengukir rangkaian logika (transistor) memakai teknologi litografi (yang kala itu telah mencapai skala 800 nanometer)—amat membutuhkan presisi tinggi, error rendah, dan kontinuitas yang cuma dapat dicapai oleh robot dan otomatisasi.
Ketidakbarangkalian manusia menjalankan proses manufaktur berskala nanometer ini secara masif dan kontinu bersama standar global, menciptakan korporasi multinasional bagaikan Fairchild tak punya pilihan. Mereka terpaksa menutup operasinya atau relokasi ke negara tetangga, terutama Malaysia.
Selain blunder kebijakan Sudomo, hengkangnya pabrik semikonduktor dan ketidak berhasilan Indonesia mempertahankan posisi dipicu oleh sejumlah faktor lain yang datang secara simultan:
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
