MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bila restrukturisasi utang Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) berjalan lambat dalam proses administrasi.
Padahal Menkeu Purbaya telah mengakui bila Pemerintah telah menetapkan keputusan restrukturisasi utang Whoosh sejak sebulan lalu.
“Di whoosh itu keputusannya telah sebulan makin tuh. Saya juga heran. Kenapa prosesnya lambat. Iya, betul administrasinya lelet. Tapi, keputusannya telah berakhir,” katanya saat media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Jumat (15/5/2026).
Purbaya mengakui bila diskusi antara Kemenkeu dan Danantara telah berakhir. Hanya saja mereka masih menjaga agar setelah itu tidak ada proses hukum yang terlewat.
“Kita sama Danantara telah clear. Cuma, dijaga jangan sampai nanti ada proses hukum yang terlewat berakibat kita repot,” lanjutnya.
Ia berdalih bila keputusan restrukturisasi utang Whoosh telah berakhir. Kini pihak Danantara telah mengirim surat ke Kemenkeu terkait proses administrasi.
“Jadi, Danantara telah mengimbau ke kita. Nanti kita balas. Biar dapat, secara administrasi dapat diproses bersama benar. Tapi keputusannya telah berakhir, tinggal dirapikan. Bukan salah saya kan. Danantara kan juga lambat kan. Tapi enggak, akan cepat,” jelasnya.
Semasih belumnya Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, membeberkan bahwa pihak pemerintah telah mengantongi solusi konkret terkait kewajiban pembayaran tersebut. Saat ini, tim lintas keaparatur negara kementerianan tengah menjalankan penyempurnaan akhir (fine-tuning) semasih belum dipresentasikan secara resmi kepada pihak kreditur di Negeri Tirai Bambu.
“Solusinya telah ada dan itu akan dilengkapi oleh tim demi bicara bersama pihak China-nya. Kemarin kita juga telah sounding. InsyaAllah ini dapat berakhir,” ujar Rosan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Penyusunan skema ini bukan langkah tunggal. Rosan menyebut kolaborasi intensif dilakukan antara keaparatur negara kementerianannya bersama Keaparatur negara kementerianan Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah serta Keaparatur negara kementerianan Keuangan.
Meski optimisme membuncah, Rosan masih menutup rapat rincian skema tersebut, termasuk isu sensitif mengenai keterlibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
