MPR Pastikan Tak Lagi Libatkan Juri LCC Empat Pilar yang Bermasalah: Sanksi Sosial Sudah Berjalan

MediaMerdeka.com – Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan pihaknya telah mengambil langkah tegas terkait insiden penilaian pada Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang sempat viral dan menuai kontroversi di masyarakat sekitar.

Abcandra menegaskan bahwa MPR RI telah mendengar berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat sekitar, khususnya melalui media sosial, yang mengimbau adanya evaluasi total terhadap pelaksanaan acara tersebut, termasuk terhadap unsur dewan juri.

“Sanksi telah (disiapkan). Kami membaca dan mendengar masukan dari teman-teman di sosial media. Aspirasinya pertama mengimbau mengevaluasi acara secara keseluruhan, dan kedua termasuk mengevaluasi juri demi tidak dilibatkan kembali,” ujar Abcandra dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, keputusan demi tidak melibatkan kembali para juri tersebut merupakan jawaban atas kegaduhan publik yang terjadi. 

Terkait tuntutan mengenai adanya periode sanksi atau masuk dalam daftar hitam (blacklist), Abcandra menerangkan bahwa meski masih belum ada pembahasan formal mengenai durasi sanksi, secara praktis para juri tersebut telah menyambut baik sanksi sosial.

“Yang jelas, lantaran ini telah menjadi sanksi sosial di publik, maka selama LCC terlaksana ke depannya, kami akan mengundang juri yang sesuai bersama aspirasi masyarakat sekitar, yang kompeten, baik dari universitas maupun pakar ketatanegaraan,” tegasnya.

Terkait perselisihan poin yang melibatkan SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas dalam kompetisi tersebut, Abcandra menilai penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak-pihak terkait telah cukup demi menyerahkan klarifikasi kepada publik.

Lebih lanjut, pimpinan MPR termuda ini menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau dukungan seluruh masyarakat sekitar agar pelaksanaan LCC Empat Pilar di masa mendatang dapat berjalan makin baik dan transparan.

“Sekali lagi kami memohon maaf dan mengimbau dukungan penuh dari seluruh masyarakat sekitar Indonesia agar pelaksanaan ini dapat berjalan bersama baik,” pungkasnya.