MediaMerdeka.com – Keaparatur negara kementerianan Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyiapkan terobosan baru demi meningkatkan akuntabilitas di ruang siber.
Menkomdigi, Meutya Hafid, membeberkan pihaknya sedang menggodok regulasi yang mewajibkan setiap pengguna media sosial demi mendaftarkan nomor telepon mereka guna mengonfirmasi identitas yang jelas.
Rencana tersebut disampaikan Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
“Kami menginformasikan terkait rencana reregistrasi terhadap pengguna media sosial bersama menyerahkan akuntabilitas. Kalau pada saat ini itu sifatnya tidak wajib demi menyerahkan nomor telepon, ini yang sedang kita godok juga,” ujar Meutya.
Menurut Meutya, kebijakan ini bertujuan agar setiap individu bertanggung jawab atas setiap unggahan maupun komentar yang mereka tayangkan di platform digital.
Dengan adanya identitas yang terverifikasi, celah untuk penyebaran hoaks, perundungan siber, maupun kejahatan digital lainnya diharapkan dapat ditekan.
“Bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya berakibat identitasnya jelas, berakibat mereka menjadi akuntabel atau bertanggung jawab terhadap tulisan-tulisan yang juga ditayangkan,” tegasnya.
Kendati begitu, Meutya menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan diambil secara sepihak.
Pemerintah akan menjalankan konsultasi publik termakin dahulu demi menyerap aspirasi masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan terkait.
Selain kewajiban nomor telepon, Kemkomdigi juga akan memperkuat sistem verifikasi melalui Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSRE).
“Identitas digital yang telah terverifikasi melalui PSRE juga kita kuatkan,” katanya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
