MediaMerdeka.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama keluarga serta usaha bisnisnya resmi mendapat kekebalan dari audit pajak yang sedang berjalan maupun potensi penyelidikan di masa depan.
Kebijakan kontroversial diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS pada Rabu (19/5) waktu setempat.
Dalam dokumen satu halaman yang ditandatangani Jaksa Agung sementara Todd Blanche, Departemen Kehakiman menyebut otoritas pajak akan selamanya dilarang mengejar atau menuntut klaim pajak terhadap Trump, anggota keluarganya, maupun bisnis miliknya.
Dokumen itu juga mencakup penyelidikan yang masih berjalan maupun yang berpotensi muncul di masa mendatang, termasuk laporan pajak Trump semasih belum kesepakatan tercapai.
Kebijakan tersebut langsung menuai kecaman keras dari politisi Demokrat.
Senator Adam Schiff menuding pihak pemerintahan Trump menjalankan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Presiden penghindar pajak itu memberi dirinya sendiri dan seluruh keluarganya keringanan pajak,” kata Schiff melalui media sosial.
Pakar etika Gedung Putih era Presiden George W. Bush, Richard Painter, juga menyebut kebijakan itu berpotensi melanggar konstitusi Amerika Serikat.
Menurut Painter, apabila Trump atau keluarganya memiliki kewajiban pajak yang dihapus pihak pemerintah, maka hal tersebut dapat melanggar klausul emolumen dalam konstitusi AS yang melarang kepala negara menyambut baik keuntungan dari pihak pemerintah selain gaji resmi.
Kontroversi semakin besar lantaran keputusan ini berkaitan bersama pembentukan dana bernama Anti-Weaponization Fund.
Dana tersebut diklaim dibuat demi memberi kompensasi kepada pihak yang merasa menjadi pihak korban kriminalisasi politik.
Namun, para pengkritik menyebut dana itu berpotensi menjadi dana gelap politik demi menolong sekutu-sekutu Trump.
Dana senilai 1,776 miliar dolar AS itu nantinya akan dikelola komisi beranggotakan lima orang.
Empat di antaranya ditunjuk langsung oleh Todd Blanche, sosok yang semasih belumnya sempat menjadi pengacara pribadi Trump.
More Read
Saat menyikapi pertanyaan senator Demokrat, Blanche membantah Trump mengarahkan pembentukan dana tersebut atau memakainya demi kepentingan politik tertentu.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
