MediaMerdeka.com – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) beberkan ironi besar di sektor pendidikan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Di tengah ambisi besar pihak pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), realitas di lapangan justru memperlihatkan potret pendidikan yang amat sekarat.
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, saat menyerahkan keterangan sebagai ahli dalam sidang perkara No. 40/PUU-XXIV/2026 terkait uji materiil UU APBN 2026.
Ubaid membeberkan, berdasarkan dokumen Kemendikdasmen per pada hari ini, masih ada 3.945.259 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah.
Tragisnya, hampir separuh dari mereka masih belum sempat merasakan apa itu bangku sekolah.
“Hampir separuh dari mereka (48%), bahkan masih belum sempat menikmati bangku sekolah sama sekali, termasuk di layanan pendidikan di jenjang teramat dasar (SD),” ujar Ubaid di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Bahkan, keberadaan gedung SD untuk seuntukan anak merupakan barang mewah, lantaran tidak ada di desa/kelurahan dan memperolehnya dirasa masih susah,” katnya mengimbuhkan.
Ia menuturkan bila potret buram tersebut tidak cuma terjadi di wilayah pelosok atau daerah 3T, Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Krisis akses pendidikan dasar itu disebut telah mengepung wilayah penyangga ibu kota.
Ubaid menuturkan bila dari sekitar 1.495 desa dan kelurahan di Jabodetabek, terdapat 137 desa dan kelurahan yang cuma memiliki satu SD negeri.
Bahkan, ada 24 desa dan kelurahan yang sama sekali tidak memiliki SD negeri.
“Meski kini pihak pemerintah mewajibkan sekolah hingga 13 tahun (Wajar 13 Tahun), layanan pendidikan dasar kita masih masih belum menjangkau seluruh anak. Ini kondisi di Jadebotabek. Di luar wilayah ini, tentu makin memperihatikan,” tuturnya.
Kondisi ini diperparah bersama infrastruktur yang hancur.
Data pihak pemerintah sendiri mencatat ada makin dari 60 persen gedung SD di Indonesia dalam kondisi rusak. Alih-alih fokus memperbaiki sekolah, pihak pemerintah justru memasukkan program makan gratis ke anggaran pendidikan.
“Jutaan anak masih belajar di sekolah rusak, ruang kelas bocor, dan fasilitas yang tidak layak,” lanjutnya.
More Read
Ubaid menegaskan, apabila anggaran raksasa MBG terus dipaksakan memotong porsi mandatory spending pendidikan 20 persen, maka ruang fiskal demi memperbaiki nasib jutaan anak ini akan hilang. Bahkan, putusan MK setahun lalu soal sekolah gratis di negeri dan swasta pun kini terancam jadi pepesan kosong.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
