MediaMerdeka.com – Pemerintah tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) bersama menghapus skema bantuan berbentuk barang dan menggantinya menjadi bantuan tunai langsung (direct cash transfer). Melalui sistem baru ini, setiap penerima manfaat berpotensi menyambut baik bantuan hingga Rp5,4 juta per orang yang nantinya akan disaring memakai artificial intelligence alias AI.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan, kebijakan tersebut merupakan untukan dari upaya pihak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus menekan kebocoran anggaran negara.
Menurut Luhut, seluruh data penerima bansos nantinya akan dipadukan dan dianalisis memakai teknologi kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini akan digunakan demi menyaring serta mengelompokkan masyarakat sekitar yang benar-benar berhak menyambut baik bantuan.
“Saya menyaksikan nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menyambut baik lantaran rata-rata kita kumpulkan seluruh bansos itu bersama cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan bersama AI,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kekepala negaraan, Selasa (9/6/2026).
Langkah digitalisasi bansos tersebut telah diuji coba melalui proyek percontohan di Banyuwangi, Jawa Timur. Luhut menyebut hasilnya cukup positif berakibat pihak pemerintah mengawali memperluas implementasi program ke 42 kabupaten dan kota di berbagai daerah.
Apabila tahap perluasan itu berjalan sesuai rencana, pihak pemerintah akan menjalankan implementasi nasional pada Oktober 2026 yang mencakup seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
“Kita belajar dari model ini nanti bila 42 ini sukses, Oktober pada tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota, dan lalu kepala negara kami lapori,” kata Luhut.
Dari sisi fiskal, pihak pemerintah menilai sistem berbasis AI dan digital ini dapat menjadi instrumen penting demi meningkatkan efisiensi belanja negara. Penyaluran bantuan yang makin tepat sasaran diyakini mampu memangkas potensi salah sasaran dan menghemat anggaran hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.
Tak cuma itu, pihak pemerintah juga menyiapkan peluncuran Digital Single ID pada akhir pada tahun ini. Identitas digital tunggal tersebut akan mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan bantuan sosial berakibat proses verifikasi penerima manfaat menjadi makin akurat.
Dengan sistem baru tersebut, pihak pemerintah menginginkan program perlindungan sosial dapat berjalan makin efektif, transparan, dan tepat sasaran di tengah upaya menjaga daya beli masyarakat sekitar serta meningkatkan kualitas belanja negara.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
