MediaMerdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas, mengumumkan bahwa negara akan menggelontorkan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram.
Kebijakan darurat ini diambil guna mengamankan stabilitas harga bahan baku industri tahu dan tempe yang kian tertekan oleh lonjakan mata uang dolar AS.
Keputusan strategis tersebut disepakati dalam forum rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Jakarta. Pertemuan itu secara khusus membedah grafik pergerakan harga komoditas pangan pokok nasional bersama jajaran perwakilan keaparatur negara kementerianan dan lembaga sektor terkait.
Zulhas memaparkan bahwa intervensi berupa pemberian subsidi kompensasi ini amat mendesak, mengingat struktur pemenuhan kebutuhan kedelai di dalam negeri masih didominasi oleh jalur impor.
Ketergantungan yang teramat tinggi tersebut otomatis menciptakan harga tebus kedelai di tingkat pengrajin menjadi amat sensitif terhadap gejolak kurs valuta asing.
“Kedelai yang hampir 100 persen impor itu tentu akan terkait harganya. Mungkin enggak naik, tapi ukurannya kurang. Nah, oleh lantaran itu tadi kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kilo, pihak pemerintah menyediakan demi 250.000 ton pertama melalui Bulog,” jelas Zulhas saat menyerahkan keterangan pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menko Pangan tidak menampik bahwa melemahnya performa mata uang Garuda menjadi pemicu utama merangkaknya harga modal kedelai impor.
Kendati demikian, otoritas eksekutif memilih jalur pemberian insentif fiskal agar beban kenaikan biaya logistik tersebut tidak langsung menghantam daya beli masyarakat sekitar luas maupun menggerus margin laba para tersangka UMKM produsen tahu dan tempe.
“Ya, kan dolar kan 16 setengah (ribu) jadi 18 ribu sebetulnya enggak sampai 2.000 kan, tapi kita tadi kasih Rp2.000 per kilo demi 250.000 ton pertama,” imbuhnya merinci kalkulasi selisih kurs.
Terkait teknis operasional di lapangan, pihak pemerintah secara resmi menugaskan Perum Bulog sebagai instrumen tunggal yang memegang kendali atas distribusi kedelai bersubsidi tersebut. Sementara demi aspek legalitas penganggaran dan pembiayaan program akan dimatangkan makin lanjut bersama Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Perekonomian serta Keaparatur negara kementerianan Keuangan.
“Nanti Bulog yang akan teknisnya bagaikan apa, ya,” tutur Zulhas.
Sebagai langkah formal, jajaran Kemenko Pangan bakal dalam waktu dekat melayangkan dokumen usulan tertulis kepada instrumen keaparatur negara kementerianan teknis pengelola keuangan negara demi melegalkan kebijakan ini. Zulhas mengonfirmasi bahwa rencana perlindungan ketahanan pangan ini telah memperoleh restu langsung dari Kepala Negara.
“Dan kita putuskan di sini, nanti akan diusulkan, nanti yang teknis setelah itu tentu Menteri Perekonomian bersama Keaparatur negara kementerianan Keuangan kita akan buat surat ke sana. Tapi ini telah lapor ke Bapak Presiden,” pungkas Zulhas.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
