MediaMerdeka.com – Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir mendesak pihak pemerintah dalam waktu dekat mengevaluasi kebijakan energi nasional menyusul kenaikan harga Pertamax.
Ia mengimbau pihak pemerintah mengkaji ulang skema subsidi BBM non-industri demi melindungi daya beli masyarakat sekitar.
Menurut Zuly, kenaikan harga BBM tidak cuma berdampak pada biaya transportasi, namun juga berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok melalui sektor distribusi dan logistik.
“Perlu ada kajian kembali mengenai subsidi BBM non-industri. Tujuannya agar kelompok yang teramat terdampak tetap memperoleh energi bersama harga terjangkau,” kata Zuly, Jumat (12/6/2026).
Ia menilai subsidi sewajibnya diprioritaskan untuk kelompok masyarakat sekitar yang memakai kendaraan demi kebutuhan sehari-hari, terutama pengguna sepeda motor dan kendaraan pribadi non-mewah.
Zuly mengingatkan beban ekonomi masyarakat sekitar dapat semakin berat apabila pihak pemerintah nantinya juga menaikkan harga Pertalite.
“Bagi Pertamina dan pihak pemerintah, kenaikan ini merupakan konsekuensi harga pasar dunia.
Namun, dampaknya langsung memukul masyarakat sekitar, yang mengkhawatirkan, apabila Pertalite nantinya ikut naik, beban ekonomi masyarakat sekitar akan semakin berat,” ujarnya.
Selain mengimbau evaluasi subsidi, Zuly juga mengkritik komunikasi pihak pemerintah terkait kondisi energi nasional. Menurutnya, pihak pemerintah wajib makin terbuka dalam menerangkan alasan di balik berbagai kebijakan penyesuaian harga BBM.
“Ketika masyarakat sekitar menyaksikan fakta yang berbeda bersama narasi resmi, kepercayaan kepada pihak pemerintah dapat turun. Komunikasi yang jujur dan sesuai kondisi lapangan menjadi amat penting,” katanya.
Ia mengakui kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari tekanan harga minyak dunia dan gangguan distribusi energi global. Namun, pihak pemerintah menurutnya masih memiliki ruang demi meredam dampaknya melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekitar.
Karena itu ia menegaskan evaluasi kebijakan energi, penguatan bantuan sosial, dan transparansi komunikasi publik menjadi langkah penting agar gejolak harga energi tidak berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
