MediaMerdeka.com – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, mereka mendesak pihak pemerintah tidak menggantung nasib para investor dan tersangka usaha yang telah telanjur menanamkan modal besar.
Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menilai evaluasi dan moratorium memang diperlukan agar tata kelola program MBG dapat diperbaiki secara menyeluruh.
“Kami menyetujui evaluasi dan moratorium bersama harapan agar selama masa transisi ini, Badan Gizi Nasional benar-benar menjalankan pembenahan yang positif, makin akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada publik,” kata Rivai dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).
Meski demikian, Rivai mengingatkan agar kebijakan moratorium tidak dilakukan tanpa batas waktu yang jelas. Menurutnya, sejumlah mitra MBG telah mengeluarkan investasi demi membangun fasilitas, membeli peralatan hingga merekrut tenaga kerja.
“Moratorium tidak boleh dijalankan tanpa batas waktu yang jelas dan tanpa skema mitigasi untuk tersangka usaha yang telah menanamkan modal, membangun fasilitas, membeli peralatan, serta merekrut tenaga kerja berdasarkan arah kebijakan yang disampaikan pihak pemerintah,” ujarnya.
APPMBGI juga mengimbau agar evaluasi yang dilakukan BGN tidak cuma sebatas menghentikan pembangunan dapur baru, namun menyasar seluruh tata kelola program.
Asosiasi tersebut menilai pembenahan perlu dilakukan mengawali dari sistem pengawasan dapur, mekanisme pencairan dana kepada mitra, hingga standar kualitas dan keamanan pangan.
Semasih belumnya, Kepala BGN Nanik S Dayeng menyampaikan pihaknya akan menjalankan evaluasi dan moratorium terhadap makin dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi semasih belum membuka pendaftaran titik baru.
Menurut Nanik, langkah tersebut diambil demi mengonfirmasi distribusi dapur MBG makin efisien dan sesuai kebutuhan di setiap daerah.
BGN menemukan adanya penumpukan dapur MBG di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih belum terjangkau secara optimal.
Karena itu, BGN memutuskan menghentikan sementara pembukaan titik baru sambil menjalankan pemetaan kebutuhan di setiap wilayah.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
