MediaMerdeka.com – Gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Prancis pada Oktober 2026 bermula dari aksi lokal pelajar SMA di Creteil, pinggiran Paris, sejak September.
Awalnya, siswa memprotes kekurangan staf pengajar, fasilitas sekolah yang rusak parah—mengawali dari kebocoran, langit-langit runtuh, mebel rusak, hingga infestasi tikus—serta ruang kelas yang terlalu padat, jam belajar panjang, suhu ekstrem, dan sistem seleksi kampus Parcoursup yang dianggap tidak adil.
Demo di Prancis cepat menyebar ke Paris, Marseille, Lille, Nantes, dan kota-kota lain, melibatkan ratusan ribu orang. Pada puncaknya sekitar 17 Oktober, sekitar 550.000 hingga 800.000 demonstran turun ke jalan yang memicu kerusuhan di Prancis.
Apa yang dimengawali sebagai tuntutan reformasi pendidikan berubah menjadi gerakan nasional yang makin luas, menyatukan pelajar, guru, serikat pekerja, gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests), pekerja, dan masyarakat sekitar kelas menengah-bawah yang merasa tercekik.
Penyebab utama pertama merupakan krisis pendidikan yang menahun. Pemerintah telah memangkas anggaran secara riil selama bertahun-tahun meski jumlah siswa meningkat. Banyak sekolah kekurangan guru pengganti berakibat siswa kehilangan ratusan jam pelajaran, sementara bangunan bobrok dan overcrowded menjadi normal.
Siswa dan guru menuntut penambahan tenaga pengajar, perbaikan fasilitas, pengurangan jumlah siswa per kelas, serta reformasi sistem penerimaan perguruan tinggi.
Ketika tuntutan ini diabaikan dan respons pihak pemerintah dinilai lamban—meski ada janji tambahan ribuan guru pengganti—kemarahan meluas. Media lokal menampilkan kondisi memprihatinkan ini, yang lalu menjadi simbol ketidak berhasilan layanan publik secara keseluruhan.
Penyebab kedua yang makin dominan merupakan lonjakan biaya hidup yang memberatkan rakyat. Inflasi, kenaikan harga bahan bakar seuntukan dipicu konflik di Timur Tengah, sewa rumah yang terus naik, serta upah yang stagnan menciptakan kelas menengah dan bawah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Demonstran, termasuk guru dan pekerja, mengeluhkan bahwa mereka bekerja keras namun tetap hidup dalam kondisi hampir miskin. Gerakan Rompi Kuning yang sempat heboh pada 2018 kembali aktif, menyerukan aksi bersama pemuda.
Serikat pekerja bagaikan CGT menuntut kenaikan upah, pensiun yang makin baik, dan pajak kekayaan untuk orang super kaya.
Kebijakan penghematan anggaran pihak pemerintah sebesar puluhan miliar euro demi menekan defisit (yang telah tinggi, utang publik mencapai sekitar 119 persen PDB) semakin memperburuk persepsi bahwa negara makin memprioritaskan penghematan ketimbang kesejahteraan masyarakat sekitar.
Akhirnya, faktor politik dan ketimpangan sosial memperbesar skala aksi. Dengan pemilihan kepala negara 2027 yang semakin dekat demi menggantikan Emmanuel Macron, ketidakpuasan terhadap pihak pemerintahan termasuk PM Sébastien Lecornu memuncak.
Banyak yang merasa politisi tidak mendengar, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, dan masa depan generasi muda suram. Kombinasi isu pendidikan, ekonomi, dan politik ini menciptakan “payung” besar yang menyatukan berbagai kelompok.
Meski seuntukan besar aksi damai, eskalasi menjadi kerusuhan, penjarahan, dan bentrok bersama pihak kepolisian di sejumlah kota memperlihatkan kedalaman frustrasi yang terpendam. Demo di Prancis ini bukan sekadar protes sesaat, melainkan ekspresi akumulasi masalah struktural yang menuntut perubahan nyata dari pihak pemerintah.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
